"Kalau dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan menurun hingga satu digit. Menurun terbanyak disumbangkan dari desa dibandingkan kota. Oleh karena itu, saya yakin menurunnya karena sumbangsih dari dana desa," kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam siaran pers kementerian, Kamis.
"Dengan jumlah dana besar yang masuk ke desa itu tentunya telah berdampak sebagai penunjang aktivasi ekonomi masyarakat dan berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," katanya.
Menurut Anwar, dana desa antara lain membantu warga desa mengatasi masalah kemiskinan dan penangguran.
Tahun ini dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan wajib diswakelola untuk program Padat Karya Tunai (PKT) dengan memberikan 30 persennya sebagai upah bagi warga desa yang mengerjakannya.
"Kita yakin desa yang telah diberikan kewenangan dalam mengelola dana desa itu bisa mengelolanya dengan baik untuk kemajuan desa itu. Karena itu, pemerintah menginginkan agar dana desa bukan dihentikan, tapi, ingin dinaikkan," katanya.
Ia belum tahu angka pasti kenaikan alokasi dana desa, namun memperkirakan berada pada kisaran Rp73 triliun hingga Rp85 triliun.
"Yang jelas dana desanya dinaikkan. Ini adalah berita baik, tinggal kalian para kepala desa, perangkat desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk turut bersama-sama mengawal dana desa ini agar betul-betul sesuai dengan peruntukkannya dalam membuat desa-desa menjadi lebih maju, berkembang dan lebih mandiri," papar dia.
Baca juga: Mensos: Kemiskinan bisa ditekan jadi 9,3 persen
Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
