Gary McDougall, anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Rasional PBB, mengutip laporan yang diterima bahwa sekitar dua juta warga Uighurs dan kelompok minoritas Muslim telah dipaksa menjalani "indoktrinasi di sejumlah penampungan politik" di wilayah otonomi Xinjiang.
"Kami sangat prihatin terhadap banyaknya laporan terpercaya yang kami terima. Dengan alasan untuk mencegah ekstrimisme relijius dan menjaga stabilitas sosial, (China) telah mengubah wilayah otonom Uighur menjadi sebuah penampungan raksasa yang rahasia, seperti sebuah zona tanpa hak asasi," kata McDougall.
China mengatakan bahwa Xinjiang kini harus menghadapi ancaman besar dari kelompok bersenjata separatis yang telah merencanakan banyak serangan dan memprovokasi ketegangan antara minoritas Muslim Uighur dan mayoritas etnis Han.
Seorang delegasi asal China menolak berkomentar terkait pernyataan McDougall di Jenewa.
Sementara itu misi Amerika Serikat di PBB mengatakan di Twitter bahwa mereka "sangat prihatin terhadap laporan adanya penangkapan para Muslim Uighur dan kelompok Muslim lain di China.
"Kami mendesak China untuk segera menghentikan kebijakan yang tidak produktif dan membebaskan mereka yang telah dengan semena-mena ditahan," kata misi Amerika Serikat untuk PBB.
Pada bulan lalu, lembaga Chinese Human Rights Defenders menyatakan dalam sebuah laporan bahwa 21 persen dari semua penangkapan di China sepanjang 2017 terjadi di Xinjiang.
Sebelumnya, Duta Besar China untuk PBB di Jenewa, Yu Jianhua, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan kesetaraan dan solidaritas di antara semua kelompok etnis.
Namun McDougall mengatakan bahwa komunitas Uighur dan kelompok Muslim lainnya diperlakukan sebagai "musuh negara" hanya karena identitas mereka.
Lebih dari 100 mahasiswa Uighur yang kembali ke China setelah belajar di luar negeri telah ditahan, dan beberapa di antara mereka tewas di penjara, kata dia.
Fatima-Binta Dah, anggota panel PBB yang sama, sempat bertanya kepada delegasi China, "bagaimana tingkat kebebasan beragama bagi kelompok Uighur di China, apakah ada perlindungan hukum bagi mereka untuk menjalankan keyakinannya?"
(Uu.SYS/A/G005/A/C003) 11-08-2018 08:03:00
Pewarta: Antara/Reuters
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2018