• Beranda
  • Berita
  • Presiden: pemerintah rancang banyak program untuk pemerataan

Presiden: pemerintah rancang banyak program untuk pemerataan

16 Agustus 2018 12:27 WIB
Presiden: pemerintah rancang banyak program untuk pemerataan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah telah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka agar pemerataan pendapatan nasional juga bisa segera diwujudkan.

"Keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam enam tahun terakhir, yaitu rasio gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-73 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Kepala Negara memaparkan, pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Langkah percepatan itu, ujar dia, membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.

Sedangkan pada tahun 2017 lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Pemerintah juga terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare.

"Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai," katanya.

Selain itu, ujar dia, keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah serta memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Baca juga: Presiden: kemudahan berusaha kunci tingkatkan investasi
Baca juga: Presiden: kualitas pendidikan ditingkatkan agar berdaya saing

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018