"Itu bukan soal penistaan karena kasus ini tidak hanya menimpa Meiliana saja ada kasus lain, tapi tidak masuk ke ranah hukum," kata Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah di Padang, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu usai memimpin fokus grup diskusi tentang penguatan peran Komnas HAM tingkat perwakilan diikuti praktisi, akademisi dan pemangku kewenangan terkait.
Menurutnya penistaan agama menjadi kasuistik pada level tertentu, tergantung desakan publik kepada aparat keamanan.
"Harusnya aparat keamanan harus lebih jernih melihat kasus bukan melihat tekanan publik," ujarnya.
Pada sisi lain, ia melihat terjadi ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum sehingga tidak merasa yakin kalau kasus hanya dilaporkan belum tentu akan ditindaklanjuti.
Oleh sebab itu, akhirnya ada tekanan terhadap kasus dan kalau akhirnya jadi dasar penindakan jadi preseden buruk bagi penegakan hukum karena hak keadilan melekat pada setiap orang, ucapnya.
Jadi tidak harus ada tekanan dulu terhadap penegak hukum setiap kasus yang dilaporkan bisa direspon secara baik dan benar oleh aparat berwenang, lanjut dia.
Ia menambahkan selama ini yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM adalah polisi dan tipologi pengaduan adalah soal kasus lamban ditangani sehingga ini jadi catatan besar mengapa publik tidak puas karena kasus lamban ditangani.
Meiliana divonis 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia terkait ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Kasus ini bermula pada Senin, 29 Juli 2016 setelah ?Meiliana menyampaikan protes terhadap suara azan yang menggema dari masjid yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan dengan warga setempat.
Baca juga: Bamusi sayangkan vonis PN Medan terhadap Meiliana
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
