Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu menyatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi program cetak sawah baru karena tidak sedikit cetak sawah yang dibuat di titik-titik yang tidak memiliki sumber air untuk dijadikan saluran irigasi.
Menurut dia, polemik soal perberasan yang kini mengemuka sejatinya harus dituntaskan serius karena persoalan impor, berapa sebenarnya produksi beras, dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani bukan hanya harus diselidiki penegak hukum di setiap wilayah, melainkan harus dilakukan di tingkat nasional.
Viva menegaskan, sudah seharusnya KPK menggandeng auditor negara atau BPK untuk mengaudit investigasi atas berbagai proyek di Kementerian, Pertanian, utamanya perberasan.
"Harusnya kalau cetak sawah baru itu dekat dengan sumber air, dekat mata air, dalam rangka untuk saluran irigasi tersier. Tapi (ada cetak sawah baru) itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, tidak ada sungai, dibangun. Artinya kan salah itu," ujar politisi PAN itu.
Oleh karena itu, guna melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program cetak sawah baru, pihaknya telah membentuk Panja Pengawasan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat bahwa seharusnya juga ada penyelidikan di tingkat nasional terkait hal tersebut.
"Seharusnya KPK turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini," ujar Uchok Sky Khadafi.
Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani maka patut diduga juga bermasalah di kementerian.
Sementara itu, pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa penambahan luas tanam baru merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas.
Namun, Firdaus menekankan bahwa sebelum membuat cetak sawah baru, perlu adanya pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukkannya sebagai lahan pertanian produktif.
Menurut dia penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan, serta dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi.
Baca juga: Polri tunggu BPK dalami korupsi cetak sawah
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2018
