Gubernur DKI terbitkan surat edaran pengelolaan rusun

29 Agustus 2018 21:13 WIB

Penghuni melintas di depan deretan unit rumah susun yang dihias cat warna-warni di Rusun Bendungan Hilir 2, Jakarta, Sabtu (11/8/2018). Rusun Benhil 2 dicat aneka warna untuk menyemarakan perhelatan Asian Games 2018. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Pemprov menginginkan agar kehidupan yang nyaman, aman, serasi dan sehat di lingkungan rumah susun milik/apartemen dapat terwujud,

Jakarta, (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada para pengurus Persatuan Pengelola dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS), untuk menciptakan kehidupan yang baik di hunian vertikal.

Surat edaran ini merupakan bagian dari fungsi Pemprov untuk menjalankan pengawasan dan pengendalian implementasi peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap pengelolaan rusun milik-apartemen di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Pemprov menginginkan agar kehidupan yang nyaman, aman, serasi dan sehat di lingkungan rumah susun milik/apartemen dapat terwujud," kata Anies dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Pada poin pertama surat edaran itu, Pemprov meminta PPPSRS di Jakarta melakukan penyesuaian Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta aturan penghunian (house rule) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Pembina Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional Nomor 06/KPTS/BPK4N/1995, tanggal 26 Juni 1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni.

Penyesuaian AD/ART tetap harus memperhatikan ketentuan dalam UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Anies tersebut, tertulis Pemprov meminta PPPSRS menghapus ketentuan pemutusan utilitas listrik dan air yang menjadi sanksi atas keterlambatan dan selisih pembayaran Iuran Pengelolaa Lingkungan (IPL).

Pemprov DKI Jakarta juga mengharuskan pemisahan atas komponen pembayaran IPL dengan tagihan atas pemakaian utilitas listrik dan air pada unit yang ditagihkan kepada para pemilik atau penghuni.

Selain itu, Pemprov menginstruksikan juga kepada PPSRS untuk mengedepankan prinsip transparansi, membangun dan menjalin komunikasi serta melibatkan partisipasi pemilik atau penghuni sehingga dapat tercipta keharmonisan bertempat tinggal di rumah susun milik- apartemen.

Dalam poin kedua Surat Edaran bernomor 16/SE/2018 tersebut, Gubernur meminta agar PPPSRS melaksanakan semua hal yang tercantum dalam poin pertama dengan secepat-cepatnya.

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan Sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi PPPSRS yang tidak melaksanakan apa yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Sanksi yang bisa diberikan bisa berupa sanksi sesuai aturan perundangan, selaku pembina rumah susun.