• Beranda
  • Berita
  • Indonesia-Namibia sepakat bersama perangi "illegal fishing"

Indonesia-Namibia sepakat bersama perangi "illegal fishing"

30 Agustus 2018 13:39 WIB
Indonesia-Namibia sepakat bersama perangi "illegal fishing"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan keterangan pers bersama Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (30/8) (ANTARA News/Hanni Sofia)

"Presiden (Jokowi) sudah memberitahu saya tentang Anda yang memproduksi sekitar 98 persen makanan sendiri"

Bogor (ANTARA News) -  Indonesia dan Namibia sepakat untuk bersama memerangi praktik illegal fishing yang marak terjadi di kawasan laut dua negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan keterangan pers bersama Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, mengatakan kedua negara sepakat mengembangkan kerja sama terkait kemaritiman dan perikanan.

"Di bidang kemaritiman dan perikanan khususnya dalam upaya bersama memerangi illegal fishing dan sebagaimana kita saksikan kerja sama telah disepakati dengan penandatangan MoU tentang kelautan dan perikanan," katanya.

Pada kesempatan yang sama pula ditandatangani kesepakatan kerja sama kedua negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Presiden Geingob.

Menlu Retno LP Marsudi mewakili pihak Indonesia menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Pada keterangan pers bersama itu pula Presiden Geingob mengatakan negaranya tidak memproduksi pangan mereka sendiri sehingga sektor pertanian menjadi sangat penting.

"Presiden (Jokowi) sudah memberitahu saya tentang Anda yang memproduksi sekitar 98 persen makanan sendiri," katanya.

Ia menambahkan bahwa negaranya mendatangkan pangan dari negara tetangga seperti Afrika Selatan.

"Maka datang dan bergabunglah dengan kami untuk memproduksi pangan kami sendiri," katanya.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Geingob atas dukungan Namibia bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. 
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018