"Jangan salah gunakan dana desa yang telah disiapkan dan disalurkan oleh pemerintah," katanya di hadapan kades se-Kabupaten Konawe Selatan pada acara Diseminasi Dana Desa di Desa Ambaipua, Andoolo, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa dan penggunaannya transparan, kata Sri Mulyani, wajib ada papan informasi terkait dengan dana desa dan sasaran peruntukannya, sehingga setiap akhir tahun bisa dilakukan evaluasi terhadap realisasi di lapangan.
"Informasi kegiatan yang menggunakan dana desa harus tampil semua, berapa yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah kemudian ke desa. Setelah itu pemanfatannya juga harus disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Menurut dia, kalau sudah ada keterbukaan informasi seperti itu, maka tidak perlu takut dengan siapa pun yang akan mencoba menggganggu kegiatan yang menggunakan dana desa.
"Kalau sudah ada papan informasi yang menggambarkan berapa dana desa yang dari APBD, bagaimana penggunaanya dan bagaimana pertanggungjawabannya, maka tidak usah takut adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk mengawasi secara bersama-sama penggunaan dana desa di wilayah masing-masing.
"Jika ada ketidaksesuaiian karena diakibatkan kepala desa yang main-main dengan dana desa tersebut, maka laporkan saja kepada yang berwajib agar diproses," katanya.
Acara itu, diikuti seluruh desa/camat se-Konawe Selatan. Hadir pula Penjabat Gubernur Sultra Teguh Setyabudi, Penjabat Sekda Sultra Isma, Bupati Konawe Selatan Surunuddin, Ketua DPRD Konawe Selatan Irham Kalenggo, dan Sekda Konawe Selatan Sjarif Sajang.
Baca juga: Presiden tinjau pemanfaatan dana desa di Sleman
Baca juga: Mendes: dana desa dorong penurunan kemiskinan pedesaan
Pewarta: Suparman
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
