"Kami akan menyelenggarakan workshop pendidikan keaksaraan kepada masyarakat adat," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa.
Harris menuturkan masyarakat adat termasuk kelompok yang masalah buta aksaranya sulit untuk dituntaskan.
Dia mencontohkan kelompok Baduy Dalam, yang memilih untuk tidak mau membaca. Namun pemerintah berusaha melakukan pendekatan dan mendorong mereka membaca dan meningkatkan kemampuan literasi mereka, salah satunya melalui pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Kelompok Baduy, mereka memilih untuk tidak mau membaca, memilih ditinggalkan. Sekarang sudah banyak PKBM. Kita berinteraksi dengan Baduy Dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui membaca, menulis dan menghitung," tutur Harris.
Dia mengatakan pemerintah daerah di Pulau Sumatera termasuk yang sangat memperhatikan upaya penuntasan buta aksara dibanding wilayah Indonesia lain. Semua provinsi di pulau itu angka buta aksaranya di bawah angka nasional.
Saat ini, menurut dia, masih ada 2,07 persen atau 3.387.035 warga berusia 15-59 tahun yang masih buta aksara di Indonesia.
Masih ada 11 provinsi yang angka buta hurufnya melebihi angka nasional, yaitu Papua (28,75 persen), Nusa Tenggara Barat (7,91 persen), Nusa Tenggara Timur (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen).
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
