Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti dalam Konferensi Internasional Obat Herbal (ICHM) 2018 di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah rutin membahas pengembangan riset bersama di pendidikan tinggi dan sektor kesehatan, termasuk yang berkenaan dengan riset obat herbal.
"Saya sebagai Ketua Komite Bersama Kemenristekdikti-Kemenkes di mana pengarahnya Pak Menteri Ristekdikti dan Bu Menkes dan eselon I eselon II. Kita rapat rutin tiap tiga bulan untuk membahas berbagai macam masalah-masalah kedua pihak termasuk penelitian untuk herbal juga," katanya.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan ICHM 2018 yang juga dihadiri oleh peneliti dari negara seperti India, Korea, dan Amerika, dan berharap konferensi itu bisa mendukung pengembangan obat herbal di Indonesia.
Ghufron ingin obat-obatan herbal yang harganya lebih terjangkau bisa menggantikan obat-obat untuk penyakit berat yang berharga mahal, dan obat-obat herbal bisa masuk dalam formularium nasional dalam skema penjaminan BPJS Kesehatan.
"Indonesia berbeda dengan China, berbeda dengan Hongkong, berbeda dengan Taiwan, di mana obat tradisionalnya dimasukkan ke dalam skema. Kita belum, maka forum ini kalau bisa memasukkan ke dalam formularium nasional. Kalau sudah masuk itu akan bagus sekali," kata Ghufron.
Dia mengungkapkan salah satu penyebab obat herbal belum bisa masuk dalam skema skema penjaminan BPJS Kesehatan adalah perbedaan pendapat dari para pemangku kepentingan terkait mengenai penggunaan obat herbal itu.
Baca juga:
Wapres harapkan citra jamu Indonesia mendunia
Mesir beralih ke bahan herbal saat persediaan obat menipis
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
