Inas dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Jokowi dalam janji kampanyenya 2014 lalu menyatakan akan membesarkan BUMN energi yaitu PT Pertamina (Persero) agar bisa bersaing secara global.
Saat itu Pertamina belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena di Indonesia, PT Pertamina (Persero) hanya menguasai 21 persen produksi minyak dalam negeri. Sementara sisanya dikuasai asing. Sementara di Malaysia, Petronas menguasai 60 persen produksi minyak di negaranya, sisanya perusahaan asing.
Menanggapi hal tersebut, Zubir menganggap oposisi tidak paham karena kurang tepat dalam membaca visi Jokowi untuk memajukan PT Pertamina (Persero) agar menjadi tuan di negeri sendiri.
“Jokowi tidak pernah menjanjikan akan menjadikan Pertamina mengalahkan Petronas, melainkan akan berupaya agar Pertamina seperti Petronas menguasai 60 persen ladang minyak di Malaysia dan menjadi tuan di negerinya sendiri,” ujar dia.
Pada saat Jokowi dilantik, kata Zubir, PT Pertamina (Persero) hanya menguasai 24 persen ladang minyak di Indonesia dan pada 2018 ini PT Pertamina (Persero) sudah menguasai 35 persen ladang minyak di Indonesia dan pada 2021, kontrak Chevron di Rokan, ladang minyak terbesar di Indonesia, yakni 27 persen dari total ladang nasional akan berakhir dan diambil-alih PT Pertamina (Persero).
“Dengan demikian ladang minyak yang akan dikuasai Pertamina pada 2021 menjadi 62 persen, tentunya akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” jelas dia, yang juga sebagai ketua Fraksi Hanura DPR.
Baca juga: Sah, Pertamina jadi operator WK Southeast Sumatra
Pewarta: Afut Nursyirwan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
