"Kami telah menyampaikan pengaduan resmi kami ke Dewan Pers untuk ditindaklanjuti. Media yang kami adukan adalah Asia Sentinel, sebuah media online dengan laman yang memiliki IP address Hongkong," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di Dewan Pers, Jakarta, Senin.
Hinca menjelaskan alasan pihaknya mengadukan pemberitaan oleh media asing ke Dewan Pers di Indonesia.
Menurut Hinca, isi pemberitaan Asia Sentinel yang tanpa konfirmasi dan beropini menyudutkan Demokrat dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dikutip begitu saja oleh media arus utama di Indonesia.
"Di Indonesia yang memuat besar Rakyat Merdeka, tapi memang mereka merujuk ke media Asia Sentinel tadi. Lalu begitu juga JPNN mengutip begitu saja termasuk media televisi Metro TV," kata Hinca.
Dia mengatakan sejauh ini pihaknya telah mengajukan hak jawab ke media cetak yang mengutip pemberitaan Asia Sentinel. Persoalan dengan pemberitaan media tersebut juga telah selesai.
Pihaknya akan meminta arahan dan nasihat kepada Dewan Pers untuk pengutipan berita Asia Sentinel oleh media lainnya yang tanpa melakukan konfirmasi.
Dia menegaskan apa yang diberitakan Asia Sentinel adalah merujuk kepada persidangan di sebuah pengadilan di Negara Mauritus. Perkara pengadilan itu merupakan perkara perdata yang tidak bisa dikonfirmasi teregister atau tidak.
Kemudian dalam pemberitaan itu penulis berita Asia Sentinel memasukkan opini pribadi dengan menyebut Bank Century sebagai Bank SBY dan ada aliran dana Century kepada Partai Demokrat.
Isi berita yang mengandung opini itu kemudian dikutip begitu saja oleh media besar Tanah Air.
"Tuduhan, fitnah, opini tanpa konfirmasi dan seterusnya sangat merugikan kami. Sebagai partai politik tentu jadi kewajiban sekaligus hak kami meluruskan ini. Dewan Pers jadi tempat kami mengadu," jelas Hinca.
Hinca mengatakan pihaknya telah berupaya menelusuri alamat dan nomor kontak laman berita Asia Sentinel. Namun dalam lamannya, media itu hanya mencantumkan sebuah alamat email.
Bagi Demokrat, kredibilitas Asia Sentinel pun sangat patut dipertanyakan.
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhar mengatakan akan segera mempelajari persoalan itu.
"Ini akan menjadi salah satu agenda yang dibahas di komisi pengaduan Dewan Pers. Kami juga akan mencoba menghubungi Dewan Pers Hongkong," jelas Jauhar.
Dalam laporan berjudul "Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy" yang ditulis John Berthelsen laman berita Asia Sentinel menyebutkan adanya konspirasi pencurian uang negara sebesar 12 miliar dolar AS yang melibatkan 30 pejabat negara dan mencucinya melalui perbankan internasional.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
