Menkeu paparkan arah pembiayaan investasi 2019 di raker DPR

17 September 2018 19:20 WIB

Rapat kerja antara Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (17/9/2018). (ANTARA/Calvin Basuki)

Kami akan terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk pembiayaan investasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI memaparkan arah pembiayaan investasi atau penyertaan modal negara (PMN) pada 2019 yang diusulkan sebesar Rp74,8 triliun.

"Kami akan terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk pembiayaan investasi," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Pembiayaan investasi RAPBN 2019 diusulkan Rp74,8 triliun atau lebih besar dibandingkan outlook 2018 sebesar Rp65,7 triliun.

Sri Mulyani merinci pembiayaan investasi 2019 dibagi empat bidang, yaitu kepada BUMN sebesar Rp17,8 triliun, badan layanan umum (Rp52,2 triliun), lembaga atau badan lainnya (Rp2,5 triliun), dan partisipasi di organisasi internasional (Rp2,3 triliun).

Pembiayaan investasi sesuai RAPBN 2019 dalam lingkup Kementerian Keuangan antara lain menyangkut PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp800 miliar untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemenkeu melakukan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2,5 triliun untuk mendorong peningkatan ekspor dan menguatkan struktur permodalan.

Pembiayaan investasi juga diberikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp22 triliun untuk mendukung fungsi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Investasi untuk penguatan peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai sovereign wealth fund direncanakan sebesar Rp20 triliun untuk perluasan program afirmasi dan vokasional.

Kemudian, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pembiayaan investasi juga diberikan bagi organisasi atau badan usaha internasional sebesar Rp2,3 triliun untuk mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam pemberian bantuan atau kerja sama pembangunan internasional.

Organisasi atau badan usaha internasional tersebut antara lain Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar Rp80 miliar, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Rp40 miliar, International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp40 miliar, International Development Association (IDA) Rp220 miliar, dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Rp1,9 triliun.

Baca juga: Menkeu sambut baik asumsi dasar RAPBN 2019