"Tahun lalu sudah 1,9 juta hektare, tahun ini targetnya 3 juta hektare. Saya kemarin minta 4,3 juta (kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saya hitung-hitung, ditawar 3 juta, ya sudah. Enggak apa-apa 3 juta tapi benar 3 juta harus terlampaui," kata Presiden saat pidato peresmian Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Kepala Negara menegaskan bahwa perhutanan sosial itu bagian dari reformasi agraria yang menjadi konsen pemerintah untuk diselesaikan.
Presiden juga mengatakan bahwa program pemberian sertifikat juga merupakan bagian dari reformasi agraria yang masih dikejar penyelesaiannya.
Jokowi menyebut 126 juta bidang yang ada di Indonesia baru 43,5 juta yang bersertifikat, sehingga masih 82,5 juta lahan yang belum bersertifikat.
Pemerintah menargetkan tahun ini bisa menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah dan pada 2019 bisa menyelesaikan 9 juta sertifikat tanah.
“Saya enggak tahu Pak Menteri BPN kerjanya seperti apa. Bukan urusan saya, urusan Pak Menteri. Kantor BPN kerjanya seperti apa, urusan kantor BPN. Tapi yang jelas kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta (ha) ya bisa ini. Ini tahun ini 7 juta Insyaallah juga bisa,” harap Presiden.
Jokowi meminta pemberian sertifikat, konsensi pada masyarakat, masyarakat adat, perorangan bisa menjadi produktif.
"Jangan sampai ada yang nggak profuktif," kata Presiden di akhir pidatonya.
Acara tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, dan Ketua Panitia Global Land Forum, serta peserta Global Land Forum 2018 Dewi Kartika.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
