New York, Amerika Serikat (ANTARA News) - Di depan para pemimpin dunia yang menghadiri sidang umum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan dunia tidak perlu mencari sosok pahlawan super pada masa-masa sulit seperti sekarang.Komitmen kita terhadap perdamaian akan dipertanyakan jika kita tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel
Masa di mana dunia menghadapi tantangan global kompleks, instabilitas dan konflik di mana-mana, kemiskinan, kesenjangan dan faham nasionalisme sempit.
"Di masa seperti ini, kita sering salah melihat ke kepemimpinan yang hanya memiliki kekuatan besar, kepemimpinan yang memiliki kekuatan layaknya superhero," kata Jusuf Kalla ketika menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Kamis.
Dunia tak perlu memanggil para pahlawan super yang tergabung di tim Avengers atau Justice League, tokoh-tokoh fiktif dalam komik populer yang lahir di Amerika Serikat.
"Kita yang berada di ruang ini adalah para pemimpin dunia. Secara kolektif kita memiliki kekuatan layaknya superhero," kata Jusuf Kalla.
Dunia, ia melanjutkan, hanya harus memanfaatkan kemauan, keberanian, kekuatan, perasaan iba, perasaan tanpa pamrih, serta kerendahan hati mereka untuk menuju dunia yang lebih baik.
Pesan Indonesia jelas, bahwa menciptakan perdamaian, kesetaraan dan keberlanjutan dalam masyarakat dunia butuh kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama, karena tak akan pernah ada kepemimpinan yang efektif tanpa tanggung jawab yang tulus.
Komitmen dan tanggung jawab dunia untuk perdamaian harus bisa disebarkan di seluruh bagian dunia, termasuk Timur Tengah.
Dukungan untuk Palestina
Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya dan juga dunia untuk mendukung perwujudan negara Palestina yang merdeka melalui Solusi Dua Negara untuk meredam konflik di wilayah tersebut.
"Komitmen kita terhadap perdamaian akan dipertanyakan jika kita tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Wakil Presiden.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan setiap pertemuan dan forum yang ada di kawasan untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina karena saat ini Palestina sedang berada di persimpangan.
Berada di persimpangan karena proses perdamaian Palestina berhenti sementara dan ada rencana perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat tapi belum jelas juntrungannya. Belum lagi masalah pengungsi Palestina yang tersebar di sejumlah negara seperti di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza.
Setelah Amerika Serikat memutuskan menghentikan bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September, badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina itu mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan menjalankan program tahun ini.
Padahal badan bantuan itu menjadi andalan bagi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina, yang sebagian besar keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel.
Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.
Guna membantu menutup defisit UNRWA, Indonesia berkomitmen meningkatkan bantuan sukarela dan berupaya membantu penggalangan dana dari masyarakat untuk badan bantuan tersebut.
Indonesia melakukan upaya-upaya itu bukan hanya untuk memenuhi hak dasar pengungsi, namun juga untuk menjaga stabilitas di kawasan.
"Apabila fasilitas yang diberikan kepada pengungsi ini semua dihentikan maka kita akan bisa membayangkan yang berada di sekolah bisa berada di jalan dan ini akan sangat mungkin menimbulkan instabilitas," kata Retno.
Di samping itu, keputusan Amerika Serikat secara sepihak mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel bisa mengancam status quo kota suci tersebut.
Dan situasi sekarang tidak hanya melukai proses perdamaian tapi juga menghancurkan harapan masyarakat Palestina, harapan bagi negara Palestina yang merdeka.
Peran Perempuan
Ketika menghadiri pertemuan tingkat menteri Forum Konter-Terorisme Global (GCTF) di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Retno menekankan pentingnya peran perempuan sebagai agen perdamain.
"Perempuan bisa menjadi target rekrutment (teroris), tapi perempuan bisa juga menjadi agen perdamaian," katanya.
Ia mengatakan bahwa tragedi teror bom di Surabaya pada Mei, yang melibatkan satu keluarga (ayah, ibu dan anak-anak) menjadi semacam panggilan dan momentun untuk meningkatkan upaya menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian.
Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk mengirim hingga 4.000 pasukan penjaga perdamaian, termasuk menambah jumlah personel pasukan perempuan di misi perdamian PBB pada 2019.
Saat ini Indonesia telah mengirim sekitar 3.500 pasukan di sembilan misi perdamaian PBB, menjadikan Indonesia sebagai kontributor pasukan perdamian terbesar ke-8 untuk PBB.
Untuk Damai
Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan dan adil, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, setiap negara harus juga menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
Tanpa menyebut nama, dia menyayangkan beberapa pihak yang berupaya untuk mendukung atau bahkan menjadi bagian dari pergerakan separatisme.
"Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Tindakan yang jelas jelas melanggar prinsip-prinsip PBB," katanya.
"Ketika tindakan permusuhan itu berlanjut, Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia tak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya," ia menambahkan.
Pada akhir pidatonya, ia menekankan bahwa perdamaian yang adil, masyarakat yang berkelanjutan, membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggung jawab dan kredibel.
"Kita di PBB ini harus menunjukkan kepemimpinan. Itu lah kenapa reformasi PBB tak dapat dielakkan," katanya.
Tanpa reformasi maka PBB akan menjadi mesin usang yang dipaksa menjawab tantangan global di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Pewarta: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
