"Penanganan terhadap korban bencana juga harus memperhatikan sensitivitas pada kebutuhan khusus perempuan yang hamil, melahirkan, menyusui dan menstruasi," kata Komisioner Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Minggu,
Dia mengatakan distribusi layanan dan bantuan yang berprinsip afirmasi, dimana kelompok rentan mendapat prioritas, baik lanjut usia (lansia), anak, disabilitas, korban yang sakit, termasuk perempuan.
Karena kecenderungan saat terjadi distribusi bantuan banyak mengandalkan kekuatan fisik karena berdesak-desakan, akan menimbulkan risiko bagi kelompok rentan terjauh dari akses bantuan.
Dia juga mengatakan pigak-pihak pemberi bantuan juga memastikan dan menata pengungsian yang aman dan sensitif pada perempuan.
Komnas Perempuan mencatat adanya kekerasan seksual di sejumlah pengungsian pada beberapa konteks pengungsian dan bencana sebelumnya di sejumlah wilayah.
"Pelibatan perempuan dalam penanganan emergensi respon, pemulihan dan rehabilitasi, serta sensitif budaya setempat, berkeadilan dan tidak diskriminatif atas dasar apapun," kata dia.
Komnas Perempuan mengapresiasi kepada langkah cepat pemerintah dan masyarakat sipil dalam menangani korban dan mengupayakan bantuan dalam situasi yang terbatas.
Komnas Perempuan mendorong pemerintah dan masyarakat membangun skema dukungan yg kreatif dan mudah diakses, dengan membuka dan mengaktifkan stok persediaan bahan pangan yang masih ada di daerah sekitar yg tidak terdampak, dengan tanpa mengurangi dukungan dari berbagai penjuru tanah air, yang dikhawatirkan terhambat karena kendala pengiriman.*
Baca juga: Kementerian PUPR kirim alat berat dan peralatan sanitasi
Baca juga: Polri: Senin pemakaman massal korban gempa Sulteng
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
