Pemerintah akan menerima bantuan asing untuk Palu-Donggala

1 Oktober 2018 11:23 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (kiri) mengunjungi korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Presiden memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan evakuasi korban sebagai langkah pertama penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Biropers-Kris/pras.

Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyatakan menerima bantuan asing dari dunia internasional untuk merespon dan mengatasi dampak bencana gempa dan tsunami yang sangat mendesak untuk Palu-Donggala.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam akun twitter resminya @tomlembong, Senin, mencuitkan bahwa Presiden Joko Widodo pada Minggu malam telah memberikan wewenang kepada jajarannya untuk menerima bantuan dari dunia internasional.

Tom mencuitkan pernyataannya dalam bahasa Inggris dan menyampaikan bahwa dirinya akan membantu mengkoordinasikan bantuan dari sektor swasta yang berasal dari berbagai belahan dunia.

Untuk itu ia siap menerima pesan melalui akun sosial medianya ataupun melalui email pribadinya yang ia sertakan dalam postingannya itu.

"Last night, President @jokowi authorized us to accept international help for urgent disaster-response & relief. I’m helping coordinate help from private sectors from around the world. Pls message me at my social media accounts or email: tom@bkpm.go.id," cuitnya disertai dengan tanda pagar #PaluTsunami #PALUDONGGALA.

Sementara Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ia telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi terkait hal itu.

"Saya baru saja japri dengan Bu Menlu di New York. Beliau mengatakan bahwa Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita welcome dengan tawaran internasional. Nanti akan dikoordinir Menkopolhukam," katanya.

Sutopo menambahkan, saat ini mekanisme dan prosedur sedang disiapkan BNPB dan Kemenlu sesuai dengan peraturan yang ada.
Namun ia menegaskan sampai detik ini, bencana yang terjadi di Palu dan Donggala belum berstatus bencana nasional.

"Declare bantuan internasional itu tidak harus status bencana nasional. Presiden tidak men-declare status bencana nasional. Jadi gempa dan stunami di Sulteng bukan bencana nasional," katanya.

Baca juga: Menkeu pastikan dana bencana Palu Rp560 miliar cair hari ini
Baca juga: Berbahasa Indonesia, Direktur Pelaksana IMF sampaikan pesan belasungkawa bencana Palu-Donggala