Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengembangkan instrumen pembiayaan bencana dalam rangka mendukung penanggulangan bencana yang cepat dan tepat di daerah.Hal tersebut juga akan menjadi bahasan dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018
"Kami memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah, untuk mengembangkan suatu instrumen pembiayaan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kami deploy," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Menkeu akan meninjau dan melakukan konsultasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan instrumen baru terkait pembiayaan penanggulangan bencana.
Hal tersebut juga akan menjadi bahasan dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018.
"Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB kami akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam APBN dan bagaimana bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan," ujar Sri Mulyani.
Terkait bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulteng, Menkeu menyampaikan telah memberikan dana siap pakai (on call) untuk BNPB, sehingga bisa menjalankan tugasnya dalam situasi kedaruratan.
Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.
Menkeu juga menilai mengenai pentingnya penguatan dari sisi anggaran dan logistik terhadap institusi yang sering terlibat langsung dalam penanganan bencana seperti BNPB, TNI, dan Polri.
"Ini akan memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana, yang tampaknya kalau dilihat dari lokasi geografis kita tentu perlu mengantisipasi terus-menerus," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu pastikan dana bencana Palu Rp560 miliar cair hari ini
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2018
