Menjawab pertanyaan wartawan seusai memimpin rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Jumat, dia menyebutkan tiga tahapan itu.
Itu dimulai dari tahap tanggap darurat, kemudian tahap rehabilitasi, dan terakhir adalah tahap rekonstruksi.
Untuk tahap pertama, yaitu tanggap darurat, diperlukan waktu hingga enam bulan. Setelah itu pemerintah harus membuat barak-barak atau hunian sementara untuk seluruh warga yang kehilangan tempat tinggal.
Lalu tahap rehabilitasi atas seluruh bangunan yang rusak, dilanjutkan secara bersamaan dengan rekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang ambruk dan rusak.
Menjawab pertanyaan apakah konsep penanganan gempa sama dengan yang berlaku di Lombok, NTB, dia mengatakan, penanganan bencana alam dan gelombang tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, berbeda dengan yang terjadi di Lombok, NTB.
"Kalau di Lombok di daerah pedesaan yang kena, ini di perkotaan," katanya didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, yang memegangi mikrofon saat Kalla menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan.
Kalla mengatakan, di daerah perkotaan, ada daerah yang padat sekali penduduknya sedangkan di Lombok luas sekali lahannya jadi bisa diatur macam-macam peruntukannya.
"Di sini kecil lahannya, karena itu jadi mungkin saja dibangun bertingkat," kata Kalla.
Ia menegaskan pemerintah pasti akan merelokasi bangunan yang rusak parah untuk dipindahkan ke daerah lain. "Seperti yang di Balaroa, tak mungkin lagi dibangun di situ," katanya. Kawasan itu sudah ambles dari permukaan tanah karena pergerakan tanah pada saat gempa Bumi terjadi, Jumat lalu (28/9).
Setelah meninjau langsung di Palu, Kalla dan rombongan --di antaranya terdapat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto-- lepas landas dari Bandara SIS Al-Jufri, di Palu, menuju Donggala, memakai helikopter.
Pewarta: Budi Setiawanto
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
