Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Prof. Arif Sabarudin dalam rilis, Sabtu, mengatakan dalam membangun Risha yang terpenting adalah strukturnya, sementara untuk dinding bisa menggunakan batu bata atau kayu dan atap rangka baja ringan termasuk menggunakan material dari rumah yang rusak sebelumnya.
Rumah tahan gempa teknologi Risha merupakan rumah sistem modular yang terdiri dari panel-panel beton dengan ukuran standar yang dirakit menggunakan baut-mur.
"Biaya pembangunan struktur rumah Risha diperkirakan Rp25 juta-27 juta. Waktu pengerjaannya satu unitnya bila sudah ahli bisa selesai 6 jam, namun bila belum selesai dalam 2 hari. Oleh karenanya setelah pelatihan dan semakin sering diterapkan akan semakin ahli," kata Arif.
Pemerintah juga telah menggelar pelatihan dan sertifikasi seperti di Lombok, NTB, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Joko Widodo dalam Inpres No.5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah lain yang juga terdampak di NTB, di mana rehab rekon rumah ditargetkan selesai dalam 6 bulan sejak 1 September 2018.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengatakan sebagai negara rawan bencana termasuk gempa, pembangunan rumah tahan gempa tidak hanya untuk masa sekarang, namun juga masa depan.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menyatakan siap untuk membangun fasilitas serta merehabilitasi dan merekonstruksi rumah korban gempa yang rusak akibat likuefikasi (pergerakan tanah) dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk kondisi gempa di Palu dan Donggala relatif berbeda dengan rumah rusak akibat gempa bumi dimana masih banyak material yang bisa digunakan kembali dan dibangun oleh masyarakat dibantu Pemerintah.
Sementara material rumah rusak akibat likuefaksi dan tsunami sudah hancur dan sudah hilang semuanya sehingga rekonstruksinya akan dikerjakan oleh Pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian PUPR meminta para kontraktor membantu penyediaaan alat berat dalam rangka penanganan dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Untuk evakuasi ada beberapa daerah yang belum bisa diangkat mayat korban dan butuh bantuan peralatan berat," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin dalam acara Seminar Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) di Jakarta, Selasa (2/10).
Menurut Sjarief dalam acara tersebut, saat ini baru ada sejumlah kontraktor seperti Adhikarya, Bumi Karsa dan beberapa kontraktor lainnya yang dapat menyediakan sejumlah alat berat untuk evakuasi dalam pencarian korban di antara reruntuhan akibat gempa dan tsunami yang melanda daerah tersebut.
Baca juga: Menteri Rini galang BUMN bangun 1.700 rumah tahan gempa
Baca juga: Mitigasi bencana cekungan Bandung harus segera dirancang
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
