Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan dan program Presiden Joko Widodo di tahun keempat pemerintahannya, isu politik, keamanan (polkam) dan ekonomi paling banyak disorot media, baik media nasional maupun internasional.Tahun keempat pemerintahan Jokowi menjadi tahun yang krusial, karena mendekati akhir masa jabatan lima tahun. Media menjadi pihak aktif yang selalu membingkai berbagai kebijakan, program, serta kejadian terkait pemerintahan Jokowi dari berbagai sudut
"Tahun keempat pemerintahan Jokowi menjadi tahun yang krusial, karena mendekati akhir masa jabatan lima tahun. Media menjadi pihak aktif yang selalu membingkai berbagai kebijakan, program, serta kejadian terkait pemerintahan Jokowi dari berbagai sudut pandang," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.
Hasil riset Indonesia Indicator (I2), sebuah perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) yang bertajuk "Presiden Jokowi dalam Potret Media" tercatat, sepanjang 1 Oktober 2017 hingga 30 September 2018, pemberitaan mengenai Jokowi di 1.638 media daring Indonesia mencapai 576.796 berita.
Selain itu, pemberitaan Jokowi pada 175 media daring internasional mencapai 3.855 berita.
Menurut Rustika, di tahun keempat kepemimpinan Jokowi, isu-isu dan kebijakan yang terkait Politik dan Keamanan (Polkam) dan Ekonomi menjadi bahasan paling banyak disoroti media.
Total pemberitaan tentang Jokowi pada isu Polkam mencapai 181.820 berita atau 41 persen. Sedangkan pemberitaan Jokowi dalam bidang Ekonomi sebesar 33 persen atau mencapai 144.279 berita.
"Pada riset 2015 dan 2016, di dua tahun pertama pemerintahan Jokowi, media memiliki kecenderungan mengangkat agenda berita tentang perekonomian dibandingkan berita politik. Hal ini kemudian berubah di tahun 2017 dan 2018, pemberitaan media online terhadap Jokowi lebih banyak berkaitan dengan isu politik dan keamanan," kata Rustika.
Pemberitaan mengenai Jokowi dalam bidang Polkam, kata dia, tak bisa dilepaskan dari gelaran kontestasi politik Pilkada serentak 2018.
"Dominasi pemberitaan mengenai Jokowi dalam bidang politik dan keamanan cukup signifikan menjelang Pilkada Serentak," ujarnya.
Peningkatan ekspos media terhadap Jokowi terpantau mulai Maret 2018. Menurut Rustika, fenomena cukup menarik terjadi jelang hari pencoblosan Pilkada serentak pada Juni 2018. Pilpres menjadi isu terbesar Jokowi dalam bidang polkam, bahkan eksposnya lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada dengan segala variannya.
"Pilkada serentak dipakai sebagai pemanasan partai politik jelang Pemilu 2019," ungkap Rustika.
Isu terbesar berikutnya dalam bidang polkam adalah pilkada (106.475 berita), aksi terorisme (16.156 berita) serta aksi GantiPresiden (8192 berita).
Dalam konteks penanganan aksi terorisme, kata Rustika, langkah pemerintahan Jokowi dinilai sigap dengan mengerahkan kekuatan pertahanan keamanan dalam pemberantasan terorisme yang diawali dengan pengesahan UU Terorisme.
Sementara itu, media juga memberikan perhatian pada intensitas aksi yang menuai kontroversi pada gerakan Ganti Presiden yang meningkat sejak April 2018.
Dalam bidang ekonomi, isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi adalah infrastruktur, ekspor impor, koperasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata.
Isu infrastruktur, masih menjadi program andalan Presiden Jokowi untuk merangsang percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Proyek pembangunan bandara, waduk, kereta api, pembangkit listrik, dan jalan tol menjadi varian proyek yang paling mendapat sorotan media yakni mencapai 25.297 berita.
"Meskipun sarat keberhasilan, penambahan anggaran infrastruktur di APBN 2018 kerap dinarasikan sebagai langkah politis Jokowi," papar Rustika.
Kepemimpinan Jokowi, kata dia, berhasil meramu sektor pariwisata menjadi primadona baru perekonomian negara. Industri pariwisata berhasil menyumbang devisa negara terbesar kedua di tahun 2017 dan mampu mengundang minat investasi yang tinggi. Pemberitaan terkait keberhasilan Jokowi dalam pariwisata mencapai 11.247 berita.
Keberhasilan pemerintah Jokowi merebut Blok Mahakam, Blok Rokan dan Divestasi Freeport dinilai media merupakan bentuk komitmen Jokowi untuk berdikari dalam sektor pengelolaan kekayaan negara juga menjadi sisi positif yang diangkat media.
Berdasarkan studi I2, catatan merah dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi muncul dari sektor ekspor-impor yang kerap menuai kontroversi. Secara khusus, perhatian terpusat pada kebijakan impor beras dan impor garam yang dinilai kurang berpihak pada golongan petani.
"Dalam isu ini, Jokowi diberitakan sebanyak 22.082 berita. Demikian juga dalam stabilitas Rupiah," ucap Rustika.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
