Nusa Dua (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan perubahan paradigma dalam pembiayaan infrastruktur membutuhkan stabilitas ekonomi makro untuk memberikan kepastian terhadap investor swasta."Menciptakan transparansi ini yang biasanya sulit dilakukan karena selalu menjadi bottleneck"
"Kita tidak bisa membuat paradigma baru tanpa stabilitas ekonomi makro. Untuk itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan," kata Sri Mulyani saat memberikan pidato kunci dalam acara "Indonesia Investment Forum" di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan perubahan paradigma dalam pembiayaan infrastruktur sangat penting karena dalam kondisi saat ini tidak mungkin mengandalkan cara-cara tradisional melalui pendanaan dari sisi fiskal, karena APBN yang terbatas.
Perubahan paradigma ini mencakup skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mendorong keterlibatan BUMN atau menggunakan blended finance untuk mendorong kebutuhan infrastruktur.
Melalui skema KPBU, pemerintah berupaya memberikan jaminan dan kesiapan proyek kepada investor swasta yang diantaranya mencakup kebutuhan dana maupun pengadaan lahan agar tidak ada hambatan dari segi non teknis.
"Mengundang swasta berarti ada proses pengadaan barang dan jasa serta persiapan proyek yang baik, karena mustahil swasta masuk kalau tidak ada perbaikan kualitas. Menciptakan transparansi ini yang biasanya sulit dilakukan karena selalu menjadi bottleneck," kata Sri Mulyani.
Selain itu, upaya mengurangi risiko bagi investor juga dilakukan karena proyek jangka panjang biasanya terkendala persoalan jatuh tempo pinjaman atau risiko mata uang sehingga ikut menjadi penghambat pengadaan infrastruktur dari swasta.
Sri Mulyani menyakini skema pembiayaan alternatif dapat berhasil karena telah didukung oleh penciptaan instrumen investasi, jaminan dari pemerintah melalui BUMN dibawah Kementerian Keuangan dan struktur maupun desain yang diinginkan swasta.
Hal ini juga didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang telah terjalin dalam beberapa tahun terakhir, melalui pertumbuhan ekonomi yang terjaga rata-rata sebesar lima persen, inflasi yang rendah dan upaya-upaya lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan maupun defisit fiskal.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan paradigma baru dalam pengadaan infrastruktur sangat penting karena Indonesia sebagai negara berkembang merupakan daerah tujuan investasi yang menarik.
Ia menambahkan OJK telah berupaya untuk mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan berbagai instrumen keuangan maupun pengembangan pasar yang lebih canggih agar pembangunan proyek berbasis lingkungan dapat terwujud.
"Penciptaan lapangan kerja maupun pembangunan proyek yang bermanfaat bagi masa depan dan lingkungan sangat dibutuhkan. Kombinasi itu penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Wimboh.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menawarkan kesempatan investasi sebesar 42,1 miliar dolar AS kepada pihak swasta untuk 78 proyek yang mencakup infrastruktur di berbagai sektor dalam pertemuan tahunan ini.
Rini mengharapkan pemilik modal swasta berminat untuk masuk dan terlibat dalam pengadaan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema pembiayaan alternatif yang sudah ditawarkan dan disiapkan oleh pemerintah.
Ikut hadir dalam Indonesia Investment Forum ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018
