Menkeu ingatkan perkembangan teknologi digital harus direspon kebijakan yang tepat

9 Oktober 2018 12:06 WIB

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati (tengah) menghadiri pembukaan acara "Pathways to Prosperity" dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018). Agenda tersebut membahas tentang perkembangan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi. (ANTARA FOTO/ ICom/AM IMF-WBG/Nicklas Hanoatubun)

"...penggunaan e-commerce, pembiayaan maupun pembayaran digital membutuhkan investasi yang besar"

Nusa Dua (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan teknologi digital yang pesat membutuhkan kebijakan yang tepat agar dapat menjadi solusi dan kesempatan untuk mengatasi persoalan kesenjangan.

"Kita harus bisa catch up dengan policy," kata Sri Mulyani dalam acara Pathway to Prosperity Rountable Breakfast yang merupakan salah satu rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Sri Mulyani menjelaskan perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya berkorelasi positif dengan pembangunan karena hanya bisa dirasakan di negara maju dan berpotensi menyebabkan ketimpangan.

Selain itu, teknologi digital ini dapat menyebabkan disrupsi global atau menghilangkan beberapa profesi, meski terdapat sisi positif berupa adanya alternatif bagi perkembangan inklusif.

Indonesia harus merespon ini dengan kebijakan yang tepat agar tidak tertinggal dan mampu mengatasi perkembangan teknologi melalui penguatan informasi terkait kedaulatan data, keamanan data, dan pendidikan teknologi informasi.

"Terkait dengan pendidikan TI, Presiden Joko Widodo telah membuat inisiatif mengundang Jack Ma untuk memberikan kursus," ujarnya.

Meski demikian, ia mengharapkan seluruh negara di dunia dapat mengubah risiko ini menjadi keuntungan bersama sebagai upaya untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi digital.

Dalam kesempatan yang sama, McKinsey Global Institute Senior Fellow Jeongmin Seong menambahkan saat ini sebanyak 30-40 persen pengeluaran masyarakat berupa konsumsi internet.

Kondisi ini dapat memberikan kesempatan dan manfaat bagi kegiatan ekonomi, terutama bagi pedagang kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha.

"Perkembangan teknologi telah menciptakan banyak pekerjaan, program maupun model baru, namun penggunaan e-commerce, pembiayaan maupun pembayaran digital membutuhkan investasi yang besar," kata Seong.

Ia juga mengingatkan agar tumbuh kompetisi secara sehat, pemerintah perlu membuat kebijakan apa yang dapat dilakukan maupun yang tidak dalam persaingan di dunia digital.

Baca juga: Bahas implementasi, Menkominfo dijadwalkan ketemu Jack Ma pada Pertemuan IMF-WBG