BKKBN: angka kematian neonatal mengalami penurunan

9 Oktober 2018 13:52 WIB

Seorang tenaga medis menyuntikkan vaksin kepada bayi di Puskesmas Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (11/8/2017). Kegiatan berkesinambungan itu sangat berperan dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ibu dan anak terutama penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Angka kematian bayi dan anak berdasarkan hasil SDKI 2017 menunjukkan lebih rendah

Jakarta (ANTARA News) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan angka kematian neonatal mengalami pernurunan berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017.

"Semua angka kematian bayi dan anak berdasarkan hasil SDKI 2017 menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan hasil SDKI 2012," kata Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sigit Priohutomo dalam acara peluncuran Hasil Laporan Akhir Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, Jakarta, Selasa.

ia mengatakan angka kematian neonatal mengalami penurunan yang besar dari 32 per 1.000 kelahiran hidup hasil SDKI 1991 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup pada hasil SDKI 2017.

Hasil SDKI 2017 menunjukkan penurunan angka kematian bayi yang lebih banyak dibanding angka kematian neonatal yakni dari 68 per 1.000 angka kelahiran hidup dari hasil SDKI 1991 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup pada hasil SDKI 2017. Sementara, angka kematian bayi pada 2012 yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Sementara angka kematian bayi di bawah lima tahun (balita) pada hasil SDKI 2017 turun menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan pada 2012 dengan 40 per 1.000 kelahiran hidup.

Sigit mengatakan presentase perempuan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan kompeten (antenatal care) minimal satu kali mengalami sedikit peningkatan dari 96 persen pada 2012 menjadi 98 persen pada SDKI 2017.

Menurut dia, hasil SDKI 2017 itu akan dijadikan rujukan dalam melakukan evaluasi pencapaian program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.

RPJMN itu akan menentukan arah pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Tentunya hasil survei ini kita akan gunakan untuk perencanaan selanjutnya periode RPJMN selanjutnya," ujarnya.

Baca juga: BKKBN gelar posyandu keliling Indonesia