Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo berharap perguruan tinggi di Indonesia bisa memunculkan Fakultas atau Prodi yang bisa mengikuti perubahan global guna mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing.Yang lambat-lambat pasti ditinggal, yang cepat pasti memenangkan. Itu sudah rumus
"Saya tidak mau dengar Perguruan Tinggi tidak mau menghapus fakultas atau prodi yang sudah usang. Ganti baru, masak sudah 30-40 tahun fakultas prodi itu-itu saja," kata Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada seluruh pejabat eselon I, Eselon II, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Kepala Negara mengatakan bahwa dunia sudah berubah seperti ini, masih diketemukan kesulitan untuk membangun fakultas dan prodi baru.
"Nggak ngerti ini ekosistem di Perguruan Tinggi atau di kementerian atau dua-duanya. Bisa dua-duanya, kita blak-blakan saja," kata Presiden.
Jokowi juga mengatakan bahwa lembaga perguruan tinggi perlu juga memang ekosistem yang mendukung dalam menghadapi perkembangan global.
"Ini mau saya cari betul, ini ekosistemnya yang nggak mendukung atau perguruan tinggi yang tidak merespon, belum merespon perubahan itu," katanya.
Perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM, lanjut Jokowi, perlu ekosistem nasional yang mendukung, yakni regulasi dan birokrasi nasional, serta ekosistem kawasan yang mendukung seperti kawasan industri dan kolaborasinya dengan lembaga pendidikan tinggi ini
"Mumpung ini ada eselon I, eselon II di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, saya mau bicara sekalian ini masalah ekosistem," katanya.
Kepala Negara meminta para birokrasi Kemenristek Dikti harus mulai berubah, sehingga dirinya tidak mendengar lagi kesulitan membangun fakultas atau prodi baru.
"Ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit. Ya kalau gaya-gaya lama, tradisi lama masih hidup terus, ya siapa yang bisa berubah," tegasnya.
Presiden meminta untuk memangkas regulasi yang mempersulit, karena masih ada kelambatan maka Indonesia akan ditinggal negara lain.
"Yang lambat-lambat pasti ditinggal, yang cepat pasti memenangkan. Itu sudah rumus. Yang namanya kementerian, negara, perguruan tinggi sama saja. Tidak namanya perusahaan, korporasi sama saja. Pangkas regulasi yang mempersulit. Bahkan menjebak dan menyibukkan kita," katanya.
Baca juga: Jokowi berterima kasih ke Perguruan Tinggi bantu bencana
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
