"Kita masih berupaya, antara lain jemput bola agar lima persen itu bisa terselesaikan sehingga bisa mencapai 100 persen," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Utara (Kaltara) Samuel Parrangan di Tanjung Selor, Jumat.
Ia menjelaskan, hambatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di perbatasan karena kondisi geografis yang begitu luas dan dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur perhubungan.
Persoalan lain, diperkirakan banyak warga perbatasan memegang kartu tanda penduduk ganda, yakni KTP Indonesia dan ID Malaysia.
Menurut Samuel, pihaknya selalu mengingatkan agar warga perbatasan bisa memilih salah satu tapi diperkirakan banyak yang tidak mau melepas dua-duanya.
Disdukcapil juga aktif melakukan sistem jemput bola meskipun perlu proaktif warga untuk melaporkan.
Mengenai ketersediaan blangko, hingga saat ini Kaltara tidak masalah karena tersedia 12 ribu blangko e-KTP yang disiapkan Disdukcapil Kaltara.
Pihaknya telah didistribusikan sekitar 4.000 blangko e-KTP ke Pemkab Bulungan. Artinya, masih tersisa 8 ribu blangko lagi untuk didistribusikan ke daerah lain.
"Kami mengimbau agar masyarakat melapor jika ada hambatan pembuatan e-KTP, karena tidak ada kekosongan blangko, bahkan kita masih ada stok," katanya.
Pewarta: Iskandar Zulkarnaen
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
