"Akan kita dorong, entah nanti dikaitkan dengan pajak, bisa juga dengan insentif yang lain," kata Presiden Jokowi usai meninjau fasilitas umum di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan akan mengundang rekan-rekan penyandang disabilitas untuk membicarakan masalah tersebut.
Menurut dia, upaya mendorong daerah menyediakan fasulitas umum ramah difabel mungkin bisa juga dikaitkan dengan izin layak fungsi.
"Saya kira Pemprov DKI dan beberapa lainnya sudah mulai menerapkan itu, yang layak fungsi dikaitkan dengan izin-izin itu," katanya.
Presiden dalam peninjauan fasilitas umun di Kompleka GBK Senayan sempat melihat dan mengecek fasilitas umum untuk kaum difabel.
"Kita ingin melihat fasilitas untuk kaum difabel yang ada di Senayan baik untuk toiletnya, mushalanya, trotoarnya, fasilitas untuk menuju ke tempat penonton, saya kira 80 persen sudah baik," katanya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan itu adalah Mensesneg Pratikno, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Agus Gumiwang Kartasasmita dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kepala Negara menyebutkan Menteri PUPR dan Gubernur DKI banyak memberi masukan mengenai penyediaan fasilitas umum yang ramah untuk masyarakat berkebutuhan khusus.
"Saya kira ke depan seluruh bangunan publik, fasilitas umum, transportasi, akan kita dorong penuh untuk ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas," kata Presiden.
Presiden menyebutkan setelah melakukan peninjuan fasilitas umum di GBK Senayan, ia akan mengundang penyandang difabel ke Istana untuk membahas masalah itu.
Ia menilai fasilitas umum di GBK sudah 80 persen ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
"Tadi sudah 80 persenlah, kekurangannya misal ada wastafel yang ketinggian, pintunya harusnya sliding, nanti saya juga akan bicara mengenai kewirausahaan dengan rekan-rekan difabel," kata Presiden Jokowi.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
