Muhammadiyah adukan BPJS Kesehatan kepada Wapres

25 Oktober 2018 18:21 WIB

Warga mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat (21/9/2018). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengeluarkan dana cadangan APBN untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

banyak sekali rumah sakit Muhammadiyah yang menyampaikan kepada kami, khususnya berkenaan dengan pembayaran dari BPJS

Jakarta (ANTARA News) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengadukan keluhan atas kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis.

"Kami menyampaikan informasi kepada Bapak Wapres terkait persoalan BPJS Kesehatan, khususnya rumah sakit Muhammadiyah, untuk dapat dijadikan perhatian; mengingat banyak sekali rumah sakit Muhammadiyah yang menyampaikan kepada kami, khususnya berkenaan dengan pembayaran dari BPJS," kata Trisno usai menemui Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Trisno mengatakan pihaknya juga meminta saran Wapres untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait keterlambatan pembayaran asuransi di sejumlah rumah sakit milik Muhammadiyah.

"Kami juga meminta masukan agar kami dapat mengambil langkah tepat dan baik, agar selesai dengan memuaskan semua pihak sehingga kami tidak perlu mengambil langkah-langkah hukum seperti mengajukan gugatan," tambahnya.

Baca juga: Presiden: Pengelolaan BPJS Kesehatan belum maksimal

Terkait akan keluhan tersebut, Trisno mengatakan Wapres Kalla menyampaikan empat poin penting untuk mengatasi persoalan penunggakan pembayaran biaya layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

"Ada empat hal yang tadi sampaikan secara simultan oleh Wakil Presiden (tentang) cara-cara untuk mengatasi, dan itu akan dikomunikasikan (dengan BPJS Kesehatan) sehingga menghasilkan keputusan yang baik," ujarnya.

BPJS Kesehatan sendiri mengalami defisit hingga terakumulasi mencapai Rp16,5 triliun di tahun 2017. Terakhir, Pemerintah berupaya mengalokasikan 75 persen dari setengah persen penerimaan pajak rokok daerah untuk menutup defisit anggaran tersebut.

Namun, upaya tersebut belum juga menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan. Perkiraan penerimaan pajak rokok di tahun 2018 mencapai Rp13 triliun, sehingga Rp4,9 triliun di antaranya digunakan untuk membayar kerugian BPJS Kesehatan.

Baca juga: Indonesian Institute soroti defisit Rp16,5 T BPJS Kesehatan