Samarinda (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo membagikan ribuan sertifikat di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam program reforma agraria yang dikembangkan selama pemerintahannya.Antara tetangga dengan tetangga berantem, antara masyarakat dengan pemerintah berantem, masyarakat dengan perusahaan berantem, antara masyarakat dengan BUMN berantem. Saya dengar semuanya."
"Hari ini diserahkan di sini 5.083 sertifikat dan keseluruhan pada hari ini diserahkan 26.000 sertifikat. Saya ingin yang sudah pegang sertifikat diangkat tinggi-tinggi. Jangan diturunkan dulu mau saya hitung. Sebentar, jangan diturunkan dulu," kata Presiden Joko Widodo di Halaman Samarinda Convention Hall di Kota Samarinda, Kamis.
Masyarakat penerima sertifikat yang hadir pun mengacungkan sertifikat yang telah diterimanya tinggi-tinggi menunggu dihitung oleh Presiden.
Presiden menghitung secara acak beberapa penerima kemudian melompatkan hitungannya seketika ke angka 5.083 lalu disambut tawa oleh hadirin.
"Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 5083 betul. Benar berarti sudah pegang sertifikat semuanya. Jangan sampai semuanya duduk yang diserahkan yang di depan saja," katanya.
Ia mengatakan, program sertifikasi tanah rakyat perlu dipercepat sebagai upaya untuk menekan kasus sengketa lahan yang selalu menjadi keluhan di berbagai daerah.
Menurut Presiden, setiap ia ke daerah baik ke kampung, ke desa, baik ke kota, kabupaten, provinsi, di seluruh Indonesia, semuanya keluhannya sama yakni sengketa tanah dan lahan.
"Antara tetangga dengan tetangga berantem, antara masyarakat dengan pemerintah berantem, masyarakat dengan perusahaan berantem, antara masyarakat dengan BUMN berantem. Saya dengar semuanya," katanya.
Hal itu terjadi kata dia, karena dari 126 juta sertifikat bidang yang seharusnya diberikan kepada masyarakat pada 2015 baru 46 juta atau masih kurang 80 juta bidang yang harus disertifikatkan dan diberikan ke masyarakat. Setiap tahun Presiden kemudian meminta data yang diketahui kemudian rata-rata penyelesaian sertifikat hanya sekitar 500.000-600.000 sertifikat dalam setahun.
Jika dipercepat maka diperlukan waktu sampai 160 tahun untuk membuat seluruh tanah di Indonesia bisa disertifikatkan.
"Oleh sebab itu, mulai tahun yang lalu saya perintahkan kepada Pak Menteri BPN tolong ini diperintahkan juga ke Kanwil BPN, kantor-kantor BPN yang ada di daerah-daerah agar itu dikerjakan secepatnya," katanya.
BPN ternyata mampu menyelesaikan sertifikasi 5 juta lahan tahun lalu sehingga tahun ini ditargetkan mampu menerbitkan 7 juta sertifikat lahan.
"Saya tahu BPN kerja pagi siang malam, Sabtu Minggu. Memang tugas kantor pemerintah itu melayani rakyatnya. Benar enggak?" katanya.
Presiden berpesan agar masyarakat penerima menjaga sertifikat tanah yang telah diterimanya dengan baik.
Dan jika ingin mengagunkannya ke bank maka dimintanya untuk benar-benar mengkalkulasikan kemampuan bayar serta menggunakan dananya untuk kepentingan produktif.
Presiden sebelum menyerahkan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat tersebut sebelumnya menghadiri acara peresmian Muktamar IDI ke-30 dan IIDI ke-21 di Samarinda Convention Hall.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam laporannya mengatakan untuk Provinsi Kaltim, pihaknya akan menyelesaikan 100.000 sertifikat lahan.
"Insha Alloh tahun depan dengan dukungan Gubernur dan Pemda kita akan sertifikatkan 200.000 lahan di Kaltim," katanya.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
