Pada kesempatan itu koordinator MOSI Denny Stepanus menyampaikan berbagai keluhan yang dirasakan oleh teman-temannya sesama pengojek online. Mulai dari persoalan tarif yang tidak berpihak pada pengojek, penarikan potongan oleh operator, penerapan pajak hingga ketiadaan aturan main mengenai ojek online.
"Kami ini benar-benar merasa diperas. Keberadaan kami telah membantu masyarakat, pengahsilan kami dikenakan potongan dan pajak, tapi negara tidak memberi perlindungan sama sekali. Bahkan, negara juga tidak mengakui keberadaan kami", kata Denny.
Karena itu, dia bersama kawan-kawan pengojek sengaja meminta waktu untuk bertemu Ketua MPR, dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi, sekaligus mendapat dukungan, demi memperbaiki nasib para pengojek.
Menjawab keluhan tamunya, Ketua MPR menyampaikan rasa simpati. Apalagi keluhan tersebut sudah disampaikan keberbagai pihak, mulai dari presiden, menteri hingga DPR, namun belum mendapat respon sesuai yang diharapkan. Menyangkut soal tarif, Ketua MPR setuju ojek online harus masuk dalam kategori transportasi. Karena itu tarif ojol tidak boleh ditentukan sepihak oleh pihak operator. Tetapi harus ditentukan oleh kementerian perhubungan, sebagaimana sarana transportasi lainnya.
"Negara harus hadir dalam persoalan ini. Karena itu, harus ada peraturan yang memayungi. Kalau saat ini belum ada Undang-undang, maka seharusnya ada peraturan lain yang bisa digunakan. Jangan sampai dibiarkan lepas tanpa aturan, seperti sekarang ini", kata Zulkifli menambahkan.
Kepada operator ojek online, Ketua MPR berharap tidak mudah untuk mengeluarkan para pengojek yang kritis. Bagaimanapun, mereka yang kritis itu tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Selain itu, mereka juga sudah banyak membantu masyarakat, mendapatkan sarana transportasi.
Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Jaka Sugiyanta
Copyright © ANTARA 2018
