Pemerintah dorong kolaborasi lintas sektor untuk optimalkan pemanfaatan panas bumi

2 November 2018 16:09 WIB

Seorang pekerja melintas di dekat sumur uap di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11). FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo/ss/pd/09.

Garut (ANTARA News) -- Pemerintah melalui Direktoran Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dengan pelaku usaha, asosiasi, akademisi, hingga masyarakat setempat untuk mengoptimalkan pengembangan energi panas bumi. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat melimpah, hingga 29,5 GW, namun baru terkelola sebesar 6,6 persen atau 1,9 GW.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Ida Nuryatin Finahari pada Sosialisasi Capaian Kinerja Sektor ESDM yang bertajuk 'Panas Bumi dan Pelestarian Lingkungan Hidup' di Garut, Jawa Barat, Jumat.

"Dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan isu lingkungan dan isu sosial yang muncul sehingga kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi panas bumi dengan lingkungan hidup di sekitarnya dapat berakselerasi dengan baik," ujarnya.

Potensi panas bumi sebesarr 29,5 GW tersebar di 330 titik. Kapasitas PLTP saat ini sebesar 1.948,5 MW atau 6,6%. Meskipun demikian, lanjut Ida, total kapasitas terpasang panas bumi telah melampaui target akhir tahun yakni sebesar 2.058,5 MW. Capaian ini membawa Indonesia sebagai produsen panas bumi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat.

Sadar akan besarnya potensi panas bumi, pemerintah gencar membangun sejumlah pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) di sepenjuru Indonesia. Tercatat, terdapat enam PLTP yang telah masuk tahap Commercial on Date (COD) yakni PLTP Karaha (30 MW), PLTP Sarulla (110 MW), PLTP Sorik Marapi Modullar (20 MW), PLTP Sorik Marapi (30 MW), PLTP Lumut Balai (55 MW), dan PLTP Sokoria (5 MW).

"Ini (gencarnya pembangunan PLTP) tak lain untuk mengejar target porsi EBT sebesar 23 persen pada 2025 dalam rangka wujudkan ketahanan energi nasional," tambahnya.

Lebih lanjut, Ida pun menjelaskan bahwa hingga kuartal ketiga 2018, panas bumi telah menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,14 triliun - melampaui target sebesar Rp.700 miliar.

Jawa Barat menjadi kontributor terbesar pengembangan panas bumi dengan total penerimaan mencapai Rp.1,102 triliun hingga kuartal II 2018. Pasalnya, Jawa Barat saja sedikitnya terdapat enam PLTP, yang meliputi PLTP Salak di Cibeureum, Parabakti dengan kapasitas total 377MW, PLTP Wayang Windu di Pengalengan dengan kapasitas total 227MW, PLTP Patuha dengan kapasitas total 55MW, PLTP Kamojang dengan kapasitas total 235MW, PLTP Darajat dengan kapasitas total 270MW, dan PLTP Karaha dengan kapasitas total 30MW.

"Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang masih dalam tahap eksploitasi di Cibuni dengan rencana pengembangan sebesar 10MW," pungkasnya.