"Kami ingin membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat di desa dengan program Gerbang Desa yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Mereka tertinggal karena tidak ada akses dan butuh air bersih dan irigasi, maka irigasi, listrik, dan internet masuk desa atau digitalisasi desa," kata Uu di Bandung, Senin.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat itu mengatakan kolaborasi dan koordinasi merupakan kunci utama untuk menyukseskan upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
"Jadi perlu ada sinkronisasi program antara program penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota. Kami programnya kolaboratif, kebersamaan, sehingga program-program kami itu harus nyambung dengan program yang ada di kabupaten-kota. Maka kolaborasi ini yang kami butuhkan," katanya.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota di Jawa Barat, Uu mengatakan dalam upaya mengatasi kemiskinan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan di tingkat kelurahan dan desa, seperti akses jalan dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, irigasi untuk pertanian, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
Uu juga bicara mengenai program andalannya bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengatasi kemiskinan, termasuk program satu desa satu perusahaan, satu pesantren satu perusahaan, dan akses kredit keuangan melalui masjid.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakanrapat koordinasi dengan wakil bupati dan wakil wali kota ditujukan untuk menyamakan persepsi mengenai program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.
"Kami ingin menyamakan persepsi tentang penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan," kata Yerry.
Baca juga: Pemprov Jabar temukan kejanggalan data kemiskinan
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
