Kerja sama para anggota ILO, seperti dalam siaran pers Kemnaker yang diterima di Jakarta, Selasa, dibutuhkan dalam upaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta kerja layak bagi semua.
"Dukungan dan keterlibatan ILO sangat diperlukan dalam memastikan pencapaian SDGs, khususnya untuk pencapaian program nasional kerja layak (Decent Work Country Programmes)," kata Plt Sekretaris Jenderal Kemnaker Haiyani Rumondang dalam Sidang Governing Body ILO ke-234 di Jenewa Swiss pada Senin (5/11).
Haiyani mengatakan, selama ini pemerintah Indonesia terlibat cukup aktif dalam pembahasan tentang SDGs baik pada forum internasional, regional, maupun nasional.
Selain itu, program SDGs sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia.
"Ini menjadi prioritas program pembangunan nasional sehingga dinamika ketenagakerjaan tersebut dapat tetap menciptakan pertumbuhan dan pencapaian kerja layak," tutur Haiyani.
Tujuan SDG juga menjadi acuan menyikapi dampak dari perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap dunia kerja, antara lain pergantian kerja, keterampilan baru khususnya soft skills, dan transformasi hubungan industrial.
Haiyani menambahkan dalam sidang Governing Body ILO, Indonesia menyambut baik rencana aksi mengenai rencana pembangunan oleh ILO yaitu dalam mendukung pencapaian hasil kerja layak secara nasional.
Hal Kedua, lanjut Haiyani, adalah mengenai kemitraan dan pembiayaan yang harus diperdalam, diperluas, dan diperbanyak jenisnya.
Sementara itu, isu ketiga yang disoroti adalah mengenai peningkatan efisiensi, hasil kerja yang layak, dan transparansi. "Yang terakhir adalah mengenai kerja sama promosi kebijakan ILO tersebut," kata Haiyani.
Baca juga: Indonesia ajak anggota ILO tingkatkan dialog sosial
Baca juga: Indonesia terpilih sebagai anggota "governing body" ILO
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
