Hutan di Dompu rusak parah

7 November 2018 03:08 WIB
Hutan di Dompu rusak parah
Taman Nasional Gunung Tambora Sejumlah kendaraan melintas dikaki gunung Tambora di Desa Doro Ncanga, Kempo, Dompu, NTB, Jumat (10/4/15). Gunung Tambora yang sebelumnya berstatus cagar alam, taman berburu dan suaka marga satwa saat ini telah ditetapkan menjadi Taman Nasional Gunung Tambora dengan ketinggian sebelum letusan setinggi 4.200 mdpl dan kini memiliki ketinggian 2.730 mdpl dengan luas kaldera yang terbentuk berdiameter 8 km. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Mataram (ANTARA News) - Pegiat lingkungan Fitrah Mulyadin mengungkapkan kerusakan hutan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sudah rusak parah akibat penjarahan yang diduga dilakukan oknum tidak bertanggungjawab.

"Kerusakan hutan di Kabupaten Dompu ini bukan lagi perambahan tapi sudah penjarahan," ungkapnya saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, Selasa.

Ia menyebutkan, total kerusakan hutan di Kabupaten Dompu mencapai puluhan ribu hektare yang tersebar di delapan kecamatan, meliputi Dompu, Pajo, Hu`u, Woja, Kilo, Manggala, Kempo, dan Pekat.

"Di tempat ini semua pohon yang ada sudah gundul, karena ditebang dan dijarah untuk lahan jagung," kata Fitrah Mulyadin.

Menurutnya, semenjak kewenangan hutan diserahkan kepada provinsi, tingkat kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Dompu bukannya berkurang, namun justru bertambah parah. Kerusakan tersebut merambah hingga kawasan Taman Nasional Gunung Tambora.

"Ini akibat lemahnya pengawasan dari aparat kita, sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan leluasa menjarah hutan. Belum lagi hutan yang ada dijadikan sebagai komoditi politik oleh oknum calon legislatif guna mendapat dukungan masyarakat pada Pemilu 2019," katanya.

Baca juga: Presiden minta Taman Nasional Gunung Tambora dirawat

Fitrah mengatakan, sebagai pegiat dan aktivis lingkungan, dirinya miris atas maraknya penjarahan hutan di daerah itu.

Belum lagi ditambah sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang terkesan acuh, turut menambah kekecewaan para pegiat lingkungan di Kabupaten Dompu. Sebab, jika hal itu terus dibiarkan dikhawatirkan bencana banjir akan menerjang daerah itu.

"Kami melihat ada kesan pemerintah daerah membiarkan kejadian ini. Padahal, saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga potensi bencana banjir, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu tinggal menunggu waktu," katanya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, luas lahan kritis di daerah itu mencapai 555.427 hektare lebih atau 52 persen dari total 1.071.722 juta hektare luas kawasan hutan.

Saat ini total luas areal hutan di NTB mencapai 1.071.722 juta hektare yang terdiri dari hutan lindung 449,141 hektare atau 41,91 persen. Selanjutnya, hutan produksi seluas 1.071, 722 hektare dan hutan konservasi seluas 173,636 hektare atau 16,20 persen.

Baca juga: Kementerian LHK siapkan pengembangan TN Tambora
 

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018