"Banyak ide bagus, tetapi masih ada ego yang tidak mau diintegrasi. Jadi masing-masing bikin inovasi, tetapi kemudian tidak terintegrasi," ujar Eva Sundari dalam diskusi "Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia: Menimbang Ide dan Gagasan Pasangan Capres dan Cawapres" di Jakarta, Kamis.
Ia mencontohkan salah satu masalah pengintegrasian soal pajak yang membutuhkan integrasi data dari lima direktorat jenderal.
Selain masih adanya ego sektoral, korupsi pun menjadi awan gelap reformasi birokrasi dengan para pejabat beramai-ramai tertangkap KPK.
Menurut Eva perlu dicari terobosan yang memiliki daya paksa tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel seperti e-budgeting untuk membuka ruang gelap untuk melakukan korupsi.
"E-budgeting kunci memaksa bekerja efisien dan efektif dan value lebih tinggi, ekonomis gitu," ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Eva mengatakan Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang berorientasi hasil dan menuntut perbaikan dari referensi yang dialaminya sendiri.
Namun, orientasi hasil belum secara kultur tertanam di birokrasi Indonesia yang terbiasa menggunakan pendekatan input.
"Dalam melayani Pak Jokowi output banget harus ada perbaikan. Kalau Pak SBY bukan pelaku lapangan tidak merasakan pelayanan jelek menghalangi usaha dia. Birokrasi kecapaian mengikuti standar (Jokowi) ini," ucap Eva.
Baca juga: Wapres: Jadi pemimpin harus lebih pintar daripada anak buahnya
Baca juga: Kemenpan RB gandeng BSSN amankan E-Gov
Baca juga: Menkopolhukam: Peta jalan reformasi birokrasi dibahas
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
