Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik menegaskan sikap Greenpeace sejak awal tidak pernah antisawit dan percaya bahwa minyak sawit sangat penting bagi petani serta ekonomi Indonesia, dan harus dipertahankan.Kami mendorong industri untuk memproduksi sawit secara berkelanjutan.
Namun demikian, seperti dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, pihaknya menyesalkan adanya berita yang menyebut soal aksi Greenpeace duduki tangki sawit.
Kiki mengatakan dengan adanya Inpres Moratorium Sawit (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit), maka secara tidak langsung meyakini bahwa ada permasalahan di sektor kelapa sawit.
Persoalan utamanya, lanjut dia, terletak di sejumlah pedagang minyak sawit yang masih terkait praktik perusakan hutan, salah satunya ialah Wilmar sebagai pedagang sawit terbesar di dunia.
"Tahun 2013, Wilmar pernah mengumumkan kebijakan NDPE atau kebijakan `tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi`. Namun, analisis Greenpeace yang terangkum dalam laporan `Hitung Mundur Terakhir' menemukan bahwa Wilmar masih mendapatkan minyak sawit dari kelompok-kelompok perusahaan yang menghancurkan hutan dan melakukan penyerobotan lahan dari komunitas lokal. Ini jelas pelanggaran komitmen NDPE," ujar Kiki.
Sementara itu, pada 2010, menurut dia, anggota Consumer Goods Forum telah berjanji untuk membersihkan deforestasi dari rantai pasok seluruh komoditasnya pada 2020, bukan hanya minyak sawit tetapi juga soya (kedelai), bubur kertas, kayu dan daging termasuk di dalamnya.
"Waktu terus berjalan bagi mereka untuk memenuhi janji itu dan dengan kurang dari 500 hari lagi, kita tidak dapat membiarkan industri sawit gagal," ujar Kiki.
Seharusnya, menurut dia, pemerintah dan DPR menyoroti dan mengawasi perilaku pedagang-pedagang minyak sawit, karena akibat perilaku mereka, komoditas sawit Indonesia tengah menghadapi risiko pengurangan drastis ke negara-negara Uni Eropa. Kondisi ini tidak menguntungkan, karena sawit telah menjadi sumber penghidupan 22 juta masyarakat Indonesia.
Jika kelapa sawit ditanam dengan mengedepankan pelestarian alam, tanpa merusak hutan atau lahan gambut, dan bebas dari konflik sosial, maka akan menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat. Indonesia akan menjadi yang terdepan di dunia dalam sektor industri minyak sawit, kata Kiki.
Sementara itu, terkait tudingan bahwa Greenpeace mendapat pesanan negara-negara maju produsen minyak nabati lain yang kalah bersaing dengan sawit, Kiki mengatakan pihaknya berkampanye untuk mengakhiri deforestasi, bukan mengakhiri minyak sawit.
Menurut dia, melarang ekspor minyak sawit tidak sama dengan mengakhiri deforestasi. Faktanya, perkebunan kelapa sawit adalah tanaman yang sangat efisien terhadap penggunaan lahan (artinya satu hektare kelapa sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan tanaman lain seperti Soya ataupun Bunga Matahari).
Jika minyak sawit dilarang, perusahaan atau pemerintah bisa jadi beralih ke tanaman lain, hal ini juga berisiko mengalihkan masalah ke tempat lain, misalnya, tanaman lain mungkin menggantikan peran kelapa sawit saat ini dalam deforestasi, dan bahkan memperburuknya, lanjutnya.
Ini, menurut dia, menjadi salah satu alasan mengapa Greenpeace tidak mengadvokasi perusahaan atau pemerintah untuk menghentikan atau melarang produksi minyak sawit.
"Sebaliknya, kami berkampanye untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memproduksi atau memperdagangkan sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut. Kami mendorong industri untuk memproduksi sawit secara berkelanjutan. Inilah mengapa begitu penting bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan minyak sawit, atau minyak nabati lainnya dari tanaman pertanian untuk digunakan sebagai bahan bakar nabati," ujar Kiki.
Sekarang, menurut dia, banyak perusahaan konsumen besar di dunia yang telah berjanji untuk mengakhiri peran mereka dalam deforestasi pada 2020. Waktu terus berjalan bagi mereka untuk memenuhi janji itu, lanjutnya.
"Kita perlu meminta pertanggungjawaban mereka, sambil terus mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan peran mereka dalam melindungi hutan dan memerangi perubahan iklim," lanjutnya.
Baca juga: RSPO segera sahkan larangan sawit lahan gambut
Baca juga: Presiden buka IPOC 2018 minta produktivitas sawit ditingkatkan
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
