INDEF: Pemerintah harus pastikan target produksi beras tercapai

15 November 2018 15:10 WIB

MUSIM PANEN TERAKHIR 2018 Buruh tani membawa padi saat musim panen terakhir tahun 2018 di Kasreman, Ngawi, Jawa Timur, Selasa (23/10/2018). Pemerintah memperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hingga akhir tahun 2018 mencapai 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras sehingga diprediksi akan mengalami surplus beras sekitar 2,85 juta ton. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/pras. (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus memastikan target produksi beras pada November dan Desember 2018 tercapai agar tidak terjadi gejolak harga pangan yang kemudian mengerek inflasi menjadi lebih tinggi, kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah.

"Pemerintah harus memastikan produksi beras November-Desember sesuai target. Pemerintah perlu memerhatikan daerah-daerah yang akan panen pada bulan tersebut guna memastikan panen berhasil dengan cara pengendalian hama dan mitigasi banjir," ujar Rusli saat jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Pada November dan Desember 2018, produksi beras ditargetkan masing-masing mencapai 1,5 juta ton. Potensi surplus beras 2,85 juta ton di 2018 sebagaimana yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pun dapat terpenuhi apabila target produksi beras tidak meleset.

Kendati demikian, Rusli menilai target produksi beras tersebut cukup berat untuk dicapai karena di akhir tahun adalah musim tanam raya, bukan panen raya.

"Selain itu, ancaman banjir akibat musim hujan menjadi salah satu faktor penyumbang gagal panen," kata Rusli.

Baca juga: Pekerjaan besar mengevaluasi HPP gabah dan beras

Ia menambahkan, surplus beras sendiri tidak menjamin harga beras akan stabil. Meski diprediksi surplus, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Pasokan beras ada, namun tidak tersedia di pasaran. Tren harga tinggi di akhir tahun menjadi kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk mencari rente dengan penimbunan.

"Ketegasan Satgas Pangan diperlukan untuk antisipasi 'moral hazard' yang bisa muncul," ujar Rusli.

Selain itu, kendati pasokan ada, Badan Urusan Logistik (Bulog) terkendala melakukan penyerapan gabah atau beras di masyarakat. Bulog memiliki ketentuan dalam menyerap beras seperti kadar air dan harga. "Tidak semua beras yang ada di masyarakat bisa diserap Bulog," katanya.

Untuk inflasi sendiri, BPS mencatat laju inflasi pada Oktober 2018 sebesar 0,28 persen, sehingga tingkat inflasi pada tahun kalender Januari-Oktober 2018 tercatat sebesar 2,22 persen dan inflasi dari tahun ke tahun (yoy) sebesar 3,16 persen. Inflasi ini berpotensi meningkat signifikan di akhir tahun apabila terjadi gejolak harga pangan.

Baca juga: BPS sebut KSA metode terbaik penghitungan data produksi padi

Baca juga: KPPU usulkan pasar induk beras di enam wilayah