"DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar," kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Najih Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.
Khittah yang dimaksud adalah organisasi Islam tersebut tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
Sikap tersebut, lanjut dia, kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Di khittpah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting. Di antaranya Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap.
"Di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah," jelas Najih.
Dia pun mempertanyakan, apa bedanya apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses jika dukung mendukung dilakukan?
"Sekali lagi, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap Ayahanda Ketua Umum yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres," tegas Najih.
Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, dirinya meyakini Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah.
Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.
Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.
PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.
"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan, maka akan saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR periode 1999-2004 itu.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu juga meminta Muhammadiyah menentukan sikap secara organisasi, selanjutnya disampaikan kepada umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih.
"Pilih pemimpin yang beriman, diyakini dan tidak diragukan keislamannya. Tanpa harus saya sebut nama, pasti Muhammadiyah sudah tahu," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
