Pengadaan rumah dhuafa Aceh gunakan "e-katalog"

21 November 2018 15:08 WIB

Pembongkaran Barak Tsunami - Warga mengumpulkan barang bekas saat pembongkaran barak korban tsunami 26 Desember 2004 lalu di Ulee Lheue, Banda Aceh, Selasa (9/12). Menjelang peringatan 10 tahun tsunami 26 Desember, pemerintah membongkar barak penampungan sementara tersebut dan sebanyak 24 kepala keluarga (KK) yang mengaku korban tsunami di pindahkan ke rumah susun dan sebagian lainnya menempati rumah bantuan dhuafa. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Rumah layak huni sebanyak 6.000 unit melalui e-katalog tersebut merupakan bagian komitmennya menghadirkan inovasi dalam kerja pembangunan

Banda Aceh, 21/11 (Antara) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan pengadaan rumah layak huni untuk dhuafa akan dilakukan melalui e-katalog.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjajaki pengadaan rumah layak huni melalui e-katalog dan itu dimungkinkan," kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan pengadaan rumah layak huni sebanyak 6.000 unit melalui e-katalog tersebut merupakan bagian komitmennya menghadirkan inovasi dalam kerja pembangunan.

Menurut dia inovasi yang dihadirkan dalam budaya birokrasi di Aceh disebut juga sebagai usaha memutus mata rantai korupsi belanja uang negara.

Nova juga menantang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh untuk menghadirkan ragam inovasi guna memaksimalkan kerja pencapaian target penurunan angka kemiskinan Aceh sebesar satu persen per tahun.

"Kita juga sudah punya inovasi pengendalian hulu hilir kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) di bawah unit TKP2K yang dipelajari dan ikut diadopsi oleh provinsi lain. E-Katalog pengadaan rumah layak huni juga sudah banyak yang tanya padahal baru sedang diwujudkan, ini pertanda pentingnya menghadirkan inovasi dalam budaya kerja birokrat," katanya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh itu juga menjalin kerja sama dengan ITS Surabaya untuk membantu mewujudkan Aceh sebagai "Smart Province" melalui penerapan e-Government dan lainnya.

"Inovasi bisa jadi akan menghilangkan sesuatu yang baik bagi kepentingan pribadi, tapi akan mendatangkan hal lebih baik bagi kepentingan semua rakyat," katanya.

Baca juga: Aceh bangun 1.700 rumah untuk dhuafa
Baca juga: Sewa kendaraan dinas tersedia di katalog elektronik LKPP
Baca juga: E-Kinerja Pemkot Banda Aceh diaplikasikan pemerintah pusat
Baca juga: Petani kopi Gayo gencar promosi lewat "e-commerce"