Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata meminta pemerintah memberikan kemudahan perizinan pengembangan properti menyusul tekanan yang dialami industri tersebut akibat kenaikan suku bunga dan tingginya nilai tukar dolar AS...dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun belakangan ini sudah ada karyawan properti yang tidak lagi menerima bonus, kenaikan gaji...
"Saat ini industri tidak bisa bergerak lagi, kami berharap bersama-sama dengan pemerintah dapat memajukan industri ini," katanya dalam Rakerda REI DKI bertemakan "Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi Properti Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat" di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, terdapat tiga indikator properti bisa bertumbuh. Pertama, margin yang dimiliki harus mampu memenuhi eskalasi biaya overhead. Kedua, margin yang ada harus mampu mendukung investasi proyek-proyek baru. Ketiga, margin yang ada harus mampu membayar kredit perbankan.
Namun dengan perlambatan di sektor industri properti membuat indikator pertama dan kedua sulit untuk dapat dipenuhi.
"Bahkan saya mendengar dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun belakangan ini sudah ada karyawan properti yang tidak lagi menerima bonus, kenaikan gaji, dan lain-lain, kemudian banyak yang tidak reinvestasi lagi serta lebih memilih memanfaatkan aset yang masih dimiliki," ujar Soelaeman.
Senada dengan Ketum DPP REI, Ketum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, Amran Nukman berharap kebijakan OSS (Online Single Submission) pemerintah dapat memangkas semua sistem perizinan yang rumit bagi pengembang.
"Kita butuh percepatan, sehingga perlu dilakukan pencabutan perda, pergub, ataupun SK yang selama ini dianggap bisa menghambat terlaksananya OSS," ujarnya.
Amran juga mengatakan bahwa OSS merupakan sistem baru yang ada di pemerintahan dan harus dipelajari oleh setiap anggota REI.
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018
