"Dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, semua partai politik peserta pemilu harus mematuhi peraturan perundangan dan peraturan KPU sebagai penyelenggara pemilu," kata Tjahjo Kumolo kepada pers pada kegiatan "Workshop: Fraksi PDIP DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia" di Jakarta, Jumat.
Workshop yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan, dengan tema "Peran Anggota Fraksi PDIP dalam Memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden" itu diiikuti sekitar 3.000 peserta yakni para calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Menurut Tjahjo Kumolo, pengurus dan kader partai politik maupun tim kampanye pasangan capres-cawapres, agar secara bersama-sama melawan racun demokrasi yakni politik uang, ujaran kebencian, fitnah, dan SARA.
Tjahjo juga mengingatkan semua pihak untuk mencermati wilayah rawan korupsi, termasuk mark-up berbagai macam proyek.
"Khususnya saya dan semua kepala daerah agar berhati-hati pada area rawan korupsi. Para kepala daerah juga agar mencermatii perkembangan yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme," katanya.
Menurut Tjahjo Kumolo, sebagai Menteri Dalam Negeri dirinya diundang oleh seluruh partai politik peserta pemilu 2019 untuk memberikan pembekalan kepada para caleg dalam menghadapi pemilu 2019. "Kebetulan saya orang partai, sehingga memahami kondisi dan dinamika partai," katanya.
Tjahjo menilai, secara prinsip, konsolidasi demokrasi melalui pilkada serentak telah berjalan sukses. Apapun dinamikanya, kata dia, Pemerintah dan semua partai politik harus mengapresiasi kerja KPU dan Bawaslu, serta media massa yang pembuplikasi. "Pada pemilu 2019, elite partai politik dan tim kampanye capres-cawapres juga harus
bersama-sama melawan racun demokrasi," katanya.
Tjahjo juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi pemilih agar target KPU yakni 78 persen partisipasi pemilih dapat tercapai. "Kepada tim kampanye capres-cawapres, agar menyampaikan visi misi dan program yakni adu konsep dan adu gagasan, bukannya menyampaikan ujaran kebencian," katanya.
Sebagai menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tjahjo mengingatkan, setiap orang boleh menyampaikan program kerja Pemerintah yang sedang dikerjakan maupun yang telah dkerjakan.
"Apa yang berhasil silakan disampaikan. Kalau ada saran dan kritik, juga silakan sampaikan kritik yang membangun," katanya. Tjahjo menjelaskan, Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah orde kerja dan membangun dengan visi misi Nawacita.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
