"Setiap Jumat kita kumpulkan perusahaan yang mau berinvestasi di bidang pertanian. Kita dengarkan kendalanya apa saja. Mereka sampaikan kendalanya tidak ada karena kebetulan pertanian ini memang responsif terhadap investasi yang mau masuk Indonesia," kata Rosan di Jakarta, Sabtu.
Rosan menjelaskan Kadin bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Kadin di tingkat provinsi berupaya untuk melibatkan para pimpinan daerah agar perizinan investasi di bidang pertanian lebih mudah dan cepat.
Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah Kadin yang mau mengajukan izin investasi pada layanan terbaru yang sudah dideregulasi.
Menurut dia, langkah tersebut sangat tepat karena secara tidak langsung mampu mendorong percepatan pembangunan pada sektor pertanian.
"Dulu izin investasi di Kementan bisa 1 tahun bahkan 2 tahun. Sekarang hanya 3 jam saja sudah selesai. Jadi Investasi ini harus kita kawal sampai daerah. Insya Allah akan lebih cepat apalagi setelah melakukan deregulasi," kata Amran.
Semua aturan yang menghambat, khususnya pada layanan investasi harus dicabut. Sebaliknya, aturan dan layanan harus disederhanakan agar kebutuhan masyarakat selalu terjamin dengan baik.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sektor pertanian di Indonesia baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama 2018 mencapai Rp61,58 triliun.
Jumlah tersebut melebihi realisasi investasi pertanian selama 5 tahun terakhir, yakni pada 2017 sebesar Rp45,9 triliun, 2016 sebesar Rp45,42 triliun, 2015 sebesar 43,07 triliun, 2014 sebesar Rp44,78 triliun, dan 2013 sebesar Rp29,3 triliun.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
