• Beranda
  • Berita
  • Kodam I/Bukit Barisan canangkan zona integritas bebas korupsi

Kodam I/Bukit Barisan canangkan zona integritas bebas korupsi

24 November 2018 14:07 WIB
Kodam I/Bukit Barisan canangkan zona integritas bebas korupsi
Dokumentasi Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI M Sabrar Fadhilah (tengah), saat melepas pasukan TNI penjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang dikirim menggunakan KRI Teluk Bintuni-521, di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara, Senin (29/10/2018). Sebanyak 450 pasukan Satgas Yonif 126/Kala Cakti di bawah komando Korem 022/Pantai Timur, Kodam I/Bukit Barisan itu diberangkatkan untuk menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini selama sembilan bulan. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
Medan (ANTARA News) - Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan mencanangkan zona integritas bebas korupsi sebagai bagian dari TNI AD yang memiliki komitmen mencegah terjadinya praktik haram itu.

"Selain itu juga pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh satuan kerja di jajaran Kodam I/BB," kata Panglima Kodam I/BB, Mayor Jenderal TNI Muhammad Sabrar Fadhilah, dalam sambutan dibacakan Kepala Staf Kodam I/BB, Brigadir Jenderal TNI Hasanuddin, di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Medan, Jumat.

Ia mengatakan, berkenan dengan hal itu, tentu para pimpinan satuan kerja di jajaran Kodam I/BB dapat berjalan beriringan, sehingga akan meningkatkan kinerja satuan.

Ia berharap pencanangan zona integritas ini tidak hanya berhenti sampai terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani saja, namun hendaknya juga tetap dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada generasi penerus.

"Hilangkan paradigma lama dan ciptakan paradigma baru yang sesuai cita-cita TNI AD," ucap jenderal bintang dua itu.

Ia menyebutkan, seluruh jajaran Kodam I/BB semakin terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sehingga terbebas praktik perbuatan tercela yang dapat menciderai amanah rakyat.

Dalam rangka mewujudkan harapan itu, tentunya peranan para jajaran dalam mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya harus dilakukan secara terus menerus.

Selain itu, perlu ditingkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang sedang dilaksanakan. Tentunya peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tapi yang lebih penting adalah masalah kualitas seperti profesionalisme dan integritas moral.

"Dengan demikian diharapkan reformasi birokrasi di Kodam I/BB yang profesional dapat tercapai dengan optimal," kata mantan kepala Pusat Penerangan TNI itu.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018