Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua di Pangandaran, Minggu (25/11), mengatakan hal tersebut dilakukan untuk pendidikan politik.
Menurut dia, hoaks ditiupkan pihak tidak bertanggung jawab menjelang Pemilu. "Tentu bagi mereka yang menyebarkan hoaks dan fitnah, bukti-bukti ada, kemudian kami laporkan ke polisi," ujar dia.
Jalur hukum, dia katakan, jalan yang paling bermartabat dan berkeadilan untuk memberi efek jera pada penyebar hoaks.
Terkait pernyataan Jokowi "menabok" penyebar hoaks, dijelaskan Hasto hal tersebut berkaitan dengan mengambil langkah hukum.
"Pernyataan Pak Jokowi untuk 'menabok' tentu saja dengan jalan hukum. Itu tidak bisa dipandang remeh, itu adalah racun bagi demokrasi. Itu adalah hoaks dan fitnah," ucap Hasto.
Kata-kata keras dari Jokowi disebut upaya untuk mengingatkan berbagai pihak bahwa pemilu merupakan tanggung jawab bersama karena pemilu mencerminkan peningkatan peradaban.
Ia menegaskan kata-kata keras yang dilontarkan Jokowi bukan merupakan kampanye negatif, melainkan untuk saling mengingatkan agar tidak mengorbankan pemilu dengan mengumbar kebencian.
"Pemilu jadi sarana demokrasi rakyat untuk mencari pemimpinnya. Itu yang diingatkan Pak Jokowi dengan kata-kata yang keras. Mumpung kita masih punya waktu beberapa bulan ke depan," ujar dia.
Baca juga: PDI Perjuangan siapkan tiga saksi setiap TPS
Baca juga: PDIP akui beri perhatian khusus pada Jabar
Baca juga: Presiden peringatkan tidak menyebar fitnah
Pewarta: Dyah Astuti
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
