• Beranda
  • Berita
  • Kemenhub dorong transparansi layanan jembatan timbang

Kemenhub dorong transparansi layanan jembatan timbang

26 November 2018 15:21 WIB
Kemenhub dorong transparansi layanan jembatan timbang
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan tentang Jembatan Timbang Way Urang, Lampung, Senin (26/11/2018) (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Jembatan timbang yang gelap dan kotor itu jangan-jangan cerminan kinerja kita yang belum transparan, jembatan timbang itu harus terang dan bersih

Lampung (ANTARA News) - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mendorong realisasi transparansi layanan  jembatan timbang dengan konsep baru yang lebih bersih dan terang. 

"Jembatan timbang yang gelap dan kotor itu jangan-jangan cerminan kinerja kita yang belum transparan, jembatan timbang itu harus terang dan bersih," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat diskusi di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang Way Urang, Lampung, Senin. 

Dalam kunjungan kerjanya, Budi menyatakan bahwa konsep dan skema baru pembangunan Jembatan Timbang Way Urang akan diaplikasikan pada pembangunan jembatan timbang baru di seluruh Indonesia.

"Tujuannya adalah untuk menghidupkan jembatan timbang di seluruh Indonesia agar berbeda dari dulu. Dibangun dengan skema dan konsep baru seperti Way Urang ini," katanya. 

Jembatan Timbang Way Urang yang diresmikan pada Oktober 2018 memang diakui Budi sangat berbeda dengan jembatan timbang sebelumnya. 

Menurut dia, pihaknya kini berusaha membuat citra jembatan timbang tidak seperti dulu yang dianggap sebagai lokasi sarat praktik-praktik pungutan liar atau pungli.

"Jembatan timbang Way Urang ini dibangun dengan material kaca, kantornya kaca. Jadi, nanti ketika ditilang, pengemudi truk akan dibawa ke kantor tersebut. Selain sebagai modernisasi, itu juga dilakukan untuk transparansi. Bangunan jembatan timbang juga akan dibangun dengan konsep terang, enggak gelap kayak dulu. Semua jembatan timbang akan dibangun seperti itu," katanya. 

Di samping itu, Budi juga akan menciptakan layanan yang lebih akuntabel dengan menerapkan tilang elektronik (e-tilang). 

"Kita akan terbuka akuntabel, apa yang kita kerjakan akan kita tanggung jawabkan kepada pengemudi sudah terlihat dan tidak main-main kepada para pelanggar," katanya. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau "over dimension dan over loading" (ODOL).

"Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," kata Rahman.

Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang,  kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan.

Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM) guna menunjang operasionalnya.

Menurut dia, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan delapan orang PPNPN. 

Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel.

"Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," katanya. 
 

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018