Jakarta (ANTARA News) - Tim Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah bersama Kantor Wilayah Imigrasi Madinah, Arab Saudi membahas layanan jalur cepat (fast track) atau pre-departure immigration clearance bagi jamaah haji Indonesia setibanya di Bandara Madinah dan Jeddah.agar tidak perlu lagi antre di konter imigrasi
Siaran pers KJRI Jeddah yang dikirim ke Antara Jakarta, Rabu menyebutkan, kedua pihak membahas perluasan pola kebijakan pre-departure immigration clearance yang mencakup 13 titik embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah haji di tanah air.
Sebelumnya Pemerintah RI dan Arab Saudi telah sepakat melakukan uji coba pola layanan pre-departure immigration clearance bagi sekitar 70 ribu jemaah haji tahun 2018 yang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menerapkan pola layanan fast track setibanya di bandara Arab Saudi layaknya penumpang domestik.
Pada pertemuan itu, tim KJRI, dipimpin oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin, diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Madinah Khalid Muhammad Al Huwais di Kantor Imigrasi (jawazat) Madinah, Senin (26/11).
Kedua pihak secara garis besar mengevaluasi pelayanan keimigrasian bagi jamaah haji Indonesia pada musim haji 2018 dan membahas persiapan kerja sama bidang keimigrasian untuk musim haji 2019.
"Ini (layanan jalur cepat) merupakan hasil terobosan kerja sama keimigrasian yang kami rintis sejak tahun lalu, dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat imigrasi setempat, Kemlu Arab Saudi, kementerian haji, otoritas bandara, dan pihak-pihak terkait lainnya," ujar Konjen Hery.
Konjen menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelayanan jamaah haji dan keberhasilan rintisan kerja sama biometrik dan penyelesaian proses keimigrasian jemaah sebelum keberangkatan tersebut.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga akan merintis kemungkinan menerapkan layanan keimigrasian dalam pesawat atau immigration on board saat kepulangan jamaah ke tanah air, sehingga jamaah tidak perlu lagi antre di konter imigrasi setibanya di bandara Tanah Air.
Konjen juga menyampaikan masukan pentingnya penggunaan atau penambahan informasi atau petunjuk berbahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh jamaah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Pihaknya juga membahas kemungkinan implementasi kerja sama IT to IT data biometrik dari jemaah haji Indonesia yang dibutuhkan untuk keperluan proses visa (keimigrasian).
Kakanwil Imigrasi Provinsi Madinah menyambut baik usulan dan gagasan dari tim KJRI Jeddah dan berjanji akan segera membahas dan mengkoordinasikannya dengan para pihak terkait di Arab Saudi.
Baca juga: DPR minta pemerintah bahas masalah haji furoda dengan Saudi
Baca juga: Indeks kepuasan haji 2018 naik
Pewarta: Dewanti Lestari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
