• Beranda
  • Berita
  • Menteri Prancis sebut boikot bukan solusi tangani isu sawit

Menteri Prancis sebut boikot bukan solusi tangani isu sawit

29 November 2018 20:35 WIB
Menteri Prancis sebut boikot bukan solusi tangani isu sawit
Menteri Muda pada Kementerian Eropa dan dan Luar Negeri Prancis Jean-Baptiste Lemoyne (kiri) mengadakan konferensi pers mengenai kunjungannya ke Indonesia, didampingi Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Berthonnet (kanan) di Jakarta, Kamis (29/11/2018). (ANTARA/Yashinta Difa)

Solusi yang tepat adalah mengembangkan teknik pengelolaan (perkebunan) yang bekelanjutan dan menerapkan sertifikasi

Jakarta, 29/11 (Antara) - Menteri Muda pada Kementerian Eropa dan dan Luar Negeri Prancis Jean-Baptiste Lemoyne mengatakan gerakan boikot bukanlah solusi untuk menangani isu keberlanjutan dalam industri minyak sawit.

Kampanye hitam dan ancaman boikot terhadap produk sawit Indonesia sempat gencar disuarakan di Uni Eropa pertengahan tahun ini, karena industri sawit Tanah Air dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

"Boikot bukan solusi tepat untuk isu ini. Solusi yang tepat adalah mengembangkan teknik pengelolaan (perkebunan) yang bekelanjutan dan menerapkan sertifikasi," kata Lemoyne dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Pemerintah Prancis mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan tata kelola industri sawit, diantaranya dengan merilis peraturan mengenai moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit dan kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Namun, kebijakan ini perlu terus didorong karena sejak mandatori ISPO pada 2011 hingga Oktober 2018, baru 2,349 juta hektare dari total 14 juta hektare lahan sawit yang tersertifikasi, dengan total produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 10,2 juta ton per tahun.

Isu sawit, ekonomi hijau, dan energi terbarukan dibahas oleh Lemoyne saat bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang menjadi salah satu agenda kunjungannya ke Indonesia.

Lemoyne juga menyambut baik kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20) sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan karena dihasilkan dengan campuran produk pertanian seperti minyak sawit.

Selain dapat menghemat devisa negara, kebijakan B20 juga bisa menurunkan emisi karbon dan mengurangi kerusakan lingkungan.

"Kami menyadari bahwa minyak sawit sangat penting untuk ekonomi Indonesia, tetapi pada saat bersamaan kita harus terus mempromosikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan untuk memerangi deforestasi dan kerusakan lingkungan," kata Lemoyne. ***1***

Baca juga: Diganggu Uni Eropa, Pemerintah fokus kembangkan pasar baru ekspor sawit

Baca juga: Kampanye hitam terhadap sawit harus cepat ditangani

Baca juga: Tahun depan bakal dibuat pembangkit listrik tenaga sawit

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2018