Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR, Mahyudin, menegaskan politik uang menjadi sumber masalah bagi demokrasi yang berkembang saat ini karena menjadi lahan subur korupsi.
Mahyudin dalam sosialisasi empat pilar MPR di hadapan Himpunan Wanita Karya, di Balikpapan, Minggu, mengatakan, akibat politik uang, orang-orang baik yang memiliki kemampuan dan integritas untuk membangun bangsa terhalangi, dan kekuasaan diduduki okeh orang-orang yang punya uang.
Mereka yang berkuasa karena menyuap rakyat dipastikan berkeinginan untuk mengembalikan modalnya, katanya.
"Oleh karena itu, tidak heran bila saat ini banyak pejabat publik, baik kepala daerah, anggota parlemen di daerah maupun di pusat yang ditangkap KPK," katanya.
Kedua, menurut dia, para politisi yang menggunakan uang untuk dipilih dipastikan tidak memiliki integritas dalam membangun masyarakat dan bangsanya.
Bila seseorang ingin berkuasa dengan menyuap rakyatnya untuk dipilih, maka diyakini saat berkuasa dia juga dipastikan akan mudah dan mau menerima suap. Akibatnya terjadi 'kapitalisasi' kebijakan. Kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada mereka yang menyuap, sehingga pembangunan masyarakat diabaikan, katanya.
Menurut dia, tingkat perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap dalam pemberlakuan demokrasi langsung, sebab demokrasi langsung membutuhkan masyarakat yang sejahtera sehingga tidak mudah untuk disuap.
"Jujur menurut pandangan saya bangsa kita tidak 100 persen siap untuk demokrasi secara langsung, demokrasi langsung memang lebih efektif di negara-negara maju yang berpendapatan perkapitanya di atas 11.000 dolar AS, kita khan baru 3.500 dolar AS perkapita, jadi masih ada daerah-daerah yang masih tega masang spanduk diap menerima serangan fajar," katanya.
Namun demikian, dalam kesempatan itu, demokrasi secara langsung telah diterapkan. Untuk itu, ia menghimbau masyarakat untuk menolak politik uang karena akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
