Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menerima Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang berdialog tentang keperawatan di Indonesia.Untuk itu kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di desa dan kelurahan."
Presiden berdialog bersama pengurus PPNI pada Selasa pukul 14.30 WIB.
Sejumlah pengurus PPNI, baik dari tingkat pusat maupun daerah, turut menemui Presiden dipimpin oleh Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah.
"Untuk bersilaturahim dan mendiskusikan beberapa hal terkait keperawatan di Indonesia," kata Harif saat bertemu Presiden.
Harif menyampaikan beberapa poin persoalan kepada Presiden, salah satunya terkait peningkatan pendayagunaan tenaga perawat mengingat ketersediaan dan potensi perawat di masing-masing daerah.
"Untuk itu kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di desa dan kelurahan," ungkap Harif.
Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan, PPNI juga menyampaikan dibutuhkannya struktur keperawatan di tingkat Kementerian Kesehatan yang dapat merumuskan dan menentukan kebijakan strategis terkait dengan keperawatan.
Selain itu, Harif juga menyampaikan implementasi PP Tentang P3K di tingkat daerah.
Harif menjelaskan tentang perlunya peraturan yang memperjelas status perawat non-pns.
Ketua Umum PPNI menyatakan apresiasi dan dukungan atas program jaminan kesehatan nasional.
"Kami mengusulkan ke pemerintah atau kementerian untuk bisa merevisi peraturan persentase pembagian jasanya. Karena kami masih mendapatkan ketimpangan yang sangat jauh antar tenaga kesehatan dalam konteks pelaksanaan JKN yang berkeadilan dan berkewajaran," kata Harif.
Terkait usulan-usulan tersebut, menurut Harif, Presiden akan mengkajinya dengan menteri terkait.
Pertemuan para pengurus pusat dan daerah PPNI dengan Presiden berlangsung selama sekitar 45 menit.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
