BPPT : perlu ada regulasi mobil listrik

5 Desember 2018 18:14 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) didampingi Plt Kepala BPPT Wimpie AN Aspar (kiri) dan Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT Eniya Listiani Dewi (tengah) meninjau stasiun pengisian kendaraan listrik atau Electric Vehicle Charging Station (EVCS) usai diresmikan di kantor BPPT, Jakarta, Rabu (5/12/2018). BPPT resmi meluncurkan EVCS karya anak bangsa di kantor BPPT II Jakarta Pusat dan B2TKE-BPPT Puspiptek, Tangerang Selatan guna mendukung program percepatan mobil listrik nasional. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Sampai sekarang, belum ada regulasi yang mengatur mengenai mobil listrik

Jakarta, (ANTARA News) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan perlu ada regulasi mengenai mobil listrik yang mengatur mengenai tarif pengisian daya listrik.

"Sampai sekarang, belum ada regulasi yang mengatur mengenai mobil listrik. Jadi kalau pemilik kendaraan mengisi baterai, sampai saat ini masih gratis karena belum ada tarifnya," ujar Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM), Eniya Listiani Dewi , saat peluncuran stasiun penyedia listrik umum (SPLU) di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, regulai diperlukan untuk mengatur perpajakan maupun kesiapan energi mobil listrik itu.

Eniya menjelaskan kendala pengembangan mobil listrik lainnya di Tanah Air adalah ketersediaan SPLU yang belum banyak. BPPT meluncurkan dua tempat pengisian daya mobil listrik yakni stasiun pengisian daya 50 kW di kantor BPPT Jakarta dan smart charging station 20 kW di B2TKE-BPPT Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

" Waktu pengisian baterai juga cukup lama yakni empat hingga enam jam untuk di rumah. Sementara di stasiun pengisian ulang bisa kurang dari 30 menit."

Selanjutnya, kata dia, kendala mobil listrik adalah perlu dilakukan penggantian baterai secara periodi selama lima hingga 10 tahu.

"BPPT memiliki sistem Smart Energy Management System (SEMS), sehingga umur baterai bisa lebih panjang," tambah dia lagi.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai kendaraan listrik yang akan keluar pada 2019.

Saat ini, kata Moeldoko, pihaknya sedang melakukan penyelarasan dari Kementerian ESDM, perindustrian dan juga kemaritiman.

'Perpres ini akan mengatur kesiapan energi dari Kementerian ESDM, kesiapan perpajakan dari Kemenkeu maupun kesiapan industri dari Kementerian Perindustrian," jelas Moeldoko.

Baca juga: Mobil listrik UMM pecahkan rekor

Baca juga: 2020 Indonesia pasarkan massal mobil listrik buatan sendiri